Dedi Mulyadi Soroti Minimnya Perencanaan Kades dalam Penggunaan Dana Desa

BANDUNG, iNewsTasikmalaya.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap cara sebagian kepala desa dalam mengelola anggaran desa yang dinilai kurang tepat sasaran dan lemah dalam perencanaan. 

Hal itu disampaikan dalam forum pembahasan program Koperasi Merah Putih Desa yang digelar Kamis (15/5/2025).

Baca Juga

Hadiri HUT ke-393 Kabupaten Tasikmalaya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Rumah Sakit

Dedi menyayangkan bahwa dana desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan ketahanan pangan di desa justru kerap berujung sia-sia akibat pengelolaan yang tidak efisien.

"Anggaran desa punya potensi besar untuk menyejahterakan warga, tapi kenyataannya seringkali dana itu habis tanpa menghasilkan dampak nyata. Ini karena tidak ada arah dan strategi yang jelas dalam penggunaannya," ungkap Dedi.

Ia menekankan pentingnya transparansi serta orientasi pada hasil dalam setiap program yang dibiayai dari dana desa, terutama untuk program-program seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan ketahanan pangan.

Baca Juga

Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Kota Banjar Terapkan Sistem Sekolah Lima Hari dari TK hingga SMA

Sebagai bagian dari solusi, Dedi mendorong pengembangan Koperasi Merah Putih Desa agar berfungsi sebagai pusat layanan terpadu masyarakat desa, mulai dari distribusi bahan pokok, pupuk, pelayanan kesehatan hingga kebutuhan lainnya. 

Ia juga mengusulkan penerapan sistem digital berbasis e-budgeting sebagai upaya untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan dana.

"Tidak boleh lagi ada uang tunai dalam pengelolaan. Transaksi harus berbasis digital agar akuntabel dan aman dari godaan," tegasnya.

Baca Juga

Cecep-Asep Resmi Menjabat Bupati dan Wabup Tasikmalaya 2025–2030, Siap Tancap Gas Layani Warga

Langkah ini, menurutnya, penting agar dana yang diturunkan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar laporan administratif semata.

Respons dari Warga Tasikmalaya

Pernyataan Gubernur Dedi mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ade (40), seorang pemuda asal Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga

Pemkot Tasikmalaya Pertimbangkan Jam Malam untuk Pelajar, Diky Chandra: Akan Dibahas Bersama OPD

Ia membenarkan bahwa di lapangan sering terjadi ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana desa, bahkan tak jarang berujung pada masalah hukum.

"Saya lihat sendiri, banyak dana desa yang dialokasikan untuk program BUMDes atau ketahanan pangan, tapi malah jadi masalah karena kurang perencanaan. Ada yang proyeknya gagal, ada juga yang sampai ditangani aparat hukum," tutur Ade, Sabtu (17/05/2025).

Menurutnya, akar masalah terletak pada pola pikir dan kapasitas kepala desa dalam merancang program pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Ia berharap pemerintah lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan.

Baca Juga

Viral Video Dijemput Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Cara Tak Terduga Disiplinkan Anak yang Malas

"Jangan sampai anggaran habis, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya. Pemimpin desa harus dibekali pengetahuan dan pendampingan yang memadai agar tidak asal jalan,"* tandasnya.

Kolaborasi dengan ITB untuk Penataan Ruang Desa

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyusun perencanaan tata ruang desa yang lebih komprehensif. 

Hal ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan berbasis data dan analisis yang ilmiah, bukan sekadar berdasarkan intuisi semata.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa anggaran desa benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Editor : Asep Juhariyono