Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ribuan Honorer di Kota Banjar Gelar Unjuk Rasa

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Ribuan honorer menggelar aksi menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 di Gedung DPRD Kota Banjar, Jawa Barat. Senin (10/3/2025).

Koordinator Aksi, Syarif Mubaroq mengatakan aksi ini merupakan bentuk protes terhadap surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menunda pengangkatan hingga Maret 2026.

Baca Juga

Kapolres Tasikmalaya Kota Kunjungi Polisi dan Mahasiswa yang Terluka di Demo Ricuh "Indonesia Gelap"

Ia mengatakan bahwa aksi yang dilakukan para honorer dari tenaga teknis, kesehatan, dan tenaga pendidikan itu merupakan bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak manusiawi dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem pemerintah.

"Kita ingin Surat edaran tentang penundaan pengangkatan PPPK itu dicabut kembali oleh Menpan RB,"katanya saat ditemui usai aksi.

Syarif menilai bahwa aturan tersebut justru melanggar Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN yang di mana pasal 26 menyatakan bahwa honorer harus segera diselesaikan maksimum Desember 2024.

"Kebijakan ini sangat merugikan kami dan mendzolimi hak-hak honorer, apalagi untuk Kota Banjar sendiri kurang lebih ada 1.440 tenaga kerja yang terdiri dari 1.300 teknis, 80 nakes, dan 60 pendidikan,"kata dia menambahkan.

Syarif berharap tuntutan mereka segera direspon oleh pemerintah dan segera memberikan kejelasan atas dasar apa Kemenpan RB menunda penyelesaian PPPK yang begitu lambat. 

"Poin utama kami adalah mencabut surat edaran itu karena surat edaran itu sudah jelas sangat membuyarkan harapan kami," ujarnya. 

Baca Juga

Demo Aksi "Indonesia Gelap" di Kota Tasikmalaya Berakhir Ricuh, Polisi dan Mahasiswa Berjatuhan

"Berdasarkan Kemenpan yang terakhir, SK itu harus dikeluarkan setelah 30 hari pengusulan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang di mana sementara NIK kami sudah selesai semua, "tambahnya.

Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, menyayangkan terkait kebijakan yang membuat para honorer ini merasa tidak diadili.

"Tentunya kami juga menyesalkan atas kebijakan tersebut, dimana ketika bulan Juli ini harus mendapatkan SK bisa terlambat dan ditunda,"katanya.

Padahal, Dadang menyebutkan bahwa masalah anggaran tidak ada masalah karena semuanya sudah tercover. Namin semuanya terkendala oleh kebikakan tersebut dan membuat mereka kecewa karena pengangkatannya ditunda sampai tahun 2026

Dadang menyebutkan pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi keinginan teman-teman honorer di Kota Banjar agar tuntutannya dipenuhi.

"Dalam mendukung tuntutan dan aspirasi dari para honorer ini tentunya kami nanti akan segera menindak lanjuti agar tuntutan mereka dikabulkan,"pungkasnya.
 

Editor : Asep Juhariyono