Banjar Melek HAM! DPR dan Kemenkumham Kompak Kawal Implementasi P5HAM

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Kesadaran terhadap hak asasi manusia (HAM) kini menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan masyarakat di Kota Banjar. Melalui kegiatan bertajuk Mewujudkan Masyarakat Sadar HAM melalui Implementasi P5HAM, Anggota Komisi III DPR RI Dapil Jabar X Agun Gunandjar Sudarsa menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Pemerintah Kota Banjar untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang arti penting HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Acara yang digelar di Aula Hotel Mandiri Kota Banjar, Senin (27/10/2025), ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan strategi nasional berbasis lima prinsip utama HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM).

Baca Juga

Aksi Bela Palestina Membara di Kabupaten Tasikmalaya, Suara Kemanusiaan yang Bergema

Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar, Wawan Setiawan, menyampaikan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Menurutnya, pemahaman tentang HAM harus diimplementasikan dalam perilaku dan kebijakan publik.

“P5HAM bukan sekadar slogan, tapi komitmen nyata untuk melindungi masyarakat. Semakin tinggi pemahaman warga terhadap hak dan kewajibannya, semakin kuat pula ketahanan sosial kita,” ujar Wawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Petrus Polus Jadu, menegaskan bahwa regulasi yang jelas menjadi kunci agar implementasi HAM tidak berhenti pada tataran wacana.

“Kemenkumham terus memperkuat kebijakan HAM di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ini bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menuturkan bahwa lembaganya terus melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui program Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Program tersebut mengukur capaian hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kanwil juga aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di wilayah Jawa Barat.

“Kami ingin prinsip-prinsip HAM menjadi ruh dalam pelayanan publik. Karena itu, sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, media, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan,” tutur Hasbullah.

Dalam kesempatan itu, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa pendekatan HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Ia menilai, penerapan HAM universal tetap harus disesuaikan dengan etika, norma, dan budaya bangsa.

“Hak individu tetap harus menghormati hak orang lain. Pancasila menjadi panduan agar kebebasan tidak menimbulkan ketimpangan. Inilah yang membedakan konsep HAM Indonesia dengan negara lain,” ujarnya.

Agun juga menekankan pentingnya pendidikan HAM sejak dini, agar nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial tertanam kuat di masyarakat.

Meski berbagai inisiatif telah dijalankan, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari minimnya pemahaman HAM di daerah, belum optimalnya integrasi HAM dalam kebijakan pembangunan, hingga keterbatasan anggaran.

Untuk mengatasinya, Kanwil Kemenkumham Jabar merekomendasikan langkah konkret, seperti penguatan kapasitas SDM di bidang HAM, integrasi indikator HAM dalam RPJMD dan Renstra OPD, serta digitalisasi sistem layanan dan pelaporan HAM.

“HAM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita semua harus saling menghormati dan melindungi, agar Kota Banjar menjadi daerah yang berkeadilan dan berkeadaban,” pungkas Agun.

Editor : Asep Juhariyono