Dugaan Pelanggaran Penjualan LKS, DPRD Kota Banjar: Jangan Cederai Program Wajib Belajar

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar, Mujamil, mengingatkan bahwa praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di wilayahnya dapat merugikan program wajib belajar 9 tahun. 

Menurutnya, kegiatan semacam itu akan memberatkan orang tua siswa dan berpotensi memberikan dampak negatif pada anak-anak mereka.

Baca Juga

Inspektorat Kota Banjar Akan Panggil Kadisdik Terkait Pelanggaran Penjualan LKS

Mujamil menyoroti kemungkinan membuat anak-anak merasa minder jika orang tua tidak mampu membelikan buku tersebut. 

"Ketika anak menjadi minder, hal tersebut bisa menyebabkan keengganan mereka terhadap sekolah, mengancam efektivitas program wajib belajar 9 tahun," ujar Mujamil, Jumat (26/1/2024). 

Dalam upaya mencegah dampak negatif ini, Mujamil mendesak Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk menyelidiki praktik tersebut. 

Baca Juga

Pj Wali Kota Banjar Instruksikan Inspektorat dan Disdik Lakukan Pemeriksaan Mendalam Penjualan LKS

"Jika memang benar ada dan melanggar aturan, maka harus diberhentikan," katanya.

Editor: Asep Juhariyono