Diduga Ada Kongkalikong dalam Penjualan Lembar Kerja Siswa di Kota Banjar, Ini Kata Kadisdik

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di Kota Banjar, Jawa Barat, menjadi perhatian publik karena diduga terdapat kolusi antara penyedia jasa dan pegawai di dunia pendidikan.

Indikasi kongkalikong tersebut muncul karena penyedia jasa terlihat mudah dalam menjalankan rencananya untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual paket LKS ke sekolah-sekolah di Kota Banjar. 

Baca Juga

Pj Kota Banjar Berikan Sanksi Terhadap 2 Tenaga Pendidik yang Terlibat Kasus Penjualan LKS

Hal ini kontroversial mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, bahan ajar, dan perlengkapan lainnya di satuan pendidikan.

Manajer pemasaran penyedia jasa LKS di Kota Banjar, Bambang, menjelaskan, bahwa penjualan buku, yang diklaim sebagai modul pembelajaran, telah didistribusikan ke beberapa sekolah dasar dan sudah diketahui oleh pihak terkait. 

Bambang mengatakan, bahwa sebelum menjual buku, pihaknya sudah bertemu dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Meski Bambang tidak memberikan rincian mengenai kerja sama yang disepakati, ia menyebut, bahwa kerja sama tersebut melibatkan MoU. 

"Pendistribusian sudah mulai, ini modul pembelajaran bukan LKS, untuk buku-buku kini telah dititipkan di sekolah serta sudah diketahui pihak sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S dan Dinas Pendidikan Banjar," katanya saat ditemui iNewsCiamisRaya.id, pada Jumat 19 Januari 2024 lalu.

"Saya tidak bisa sebutkan MoU yang disepakati, nanti aja ya ke bos saya dan kuasa hukumnya," sambung dia.

Baca Juga

Disdikbud Kota Banjar Keluarkan Surat Edaran Larangan Penjualan LKS di Sekolah

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa MoU tersebut memungkinkan penjualan buku ke sekolah-sekolah, dan jika penjualan mencapai target, perusahaan buku berjanji memberikan hadiah berupa perjalanan umrah.

Salah seorang Kepala Sekolah di Kota Banjar, Enjen Nurjaman, membenarkan adanya penjualan buku ke sekolah-sekolah dasar di Banjar. 

"Di wilayah Kecamatan Banjar sudah ada 20 sekolah yang menerima pendistribusian paket buku pedoman belajar itu yang dikirim oleh pihak penyedia buku,"kata dia, Selasa, (23/1/2024).

Ia menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi siswa untuk membeli paket buku tersebut, dan bahkan siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi akan memperoleh buku tersebut secara gratis.

"Tidak ada paksaan sebetulnya, kalau mau beli silahkan, tidak juga gak apa-apa. Bahkan bagi anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, itu digratiskan," kata dia.

Harga paket buku pedoman belajar, yang di dalamnya mirip dengan LKS, berkisar antara Rp65 ribu hingga Rp85 ribu, tergantung pada tingkat kelas. Kebijakan dari pengusaha buku memungkinkan pembayaran cicilan hingga awal Mei 2024.

Baca Juga

Dugaan Pelanggaran Penjualan LKS, DPRD Kota Banjar: Jangan Cederai Program Wajib Belajar

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Kaswad, mengakui informasi tentang pertemuan dan MoU dengan penyedia buku. 

Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas diskusi, dan tidak ada komitmen terkait penjualan buku.

"Ya setahu saya tiba-tiba ada MoU, soal umrah benar. Tapi tidak semua dibayar oleh pihak tersebut, hanya diberi diskon saja sekitar potongan Rp2 juta, ya saya bicara apa adanya saja," katanya.

Meskipun penjualan buku ini menawarkan kemudahan pembayaran dan berbagai insentif, munculnya kontroversi kongkalikong menunjukkan bahwa praktik ini tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk menjaga keadilan dalam akses pendidikan.

Editor : Asep Juhariyono