Kasus Korupsi DPRD Kota Banjar Disorot, Presiden dan Jaksa Agung Tegaskan Integritas Hukum di Daerah

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id — Sorotan tajam terhadap kinerja aparat kejaksaan di daerah kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.

Isu ini mencuat bersamaan dengan berjalannya sidang dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar, yang kini menjadi perhatian publik.

Baca Juga

Kejari Kota Banjar Dikritik Terkait Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan DPR, Minim Keterbukaan

Dalam arahannya di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hukum seharusnya dijalankan dengan hati nurani, bukan dengan kepentingan. Ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan masyarakat kecil.

“Jangan cari perkara terhadap orang kecil. Hidup mereka sudah berat, jangan diperberat lagi dengan mencari-cari hal yang tidak perlu,” tegas Presiden Prabowo, Senin (20/10/2025).

Pernyataan itu dianggap relevan di tengah maraknya kritik terhadap jaksa di berbagai daerah yang dinilai lamban atau bahkan abai dalam mengusut kasus korupsi.

Baca Juga

Aktivis Soroti Ketidakjelasan Dasar Hukum Pengembalian Tunjangan DPRD Kota Banjar

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya. Ia menyebut bahwa kejaksaan di daerah harus mampu membongkar praktik korupsi, terutama yang jelas-jelas merugikan keuangan negara.

“Kalau kejaksaan di daerah tidak bisa ungkap kasus korupsi, ya berarti tidak kompeten,” ujar Burhanuddin pada Jumat (17/10/2025).

Editor: Asep Juhariyono