Warga Serbu Samsat Kota Tasikmalaya Hari Pertama Pemutihan Pajak

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Samsat Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Ir Djuanda diserbu warga pada hari pertama pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor, Kamis (20/3/2025) pagi.

Masyarakat terlihat begitu antuasias mendatangi kantor Samsat Kota Tasikmalaya yang didominasi penunggak pajak kendaraan bermotor tersebut.

Baca Juga

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Tasikmalaya

Rendi (30) warga Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat, terkait pemberlakuan pemutihan pajakan kendaraan bermotor.

"Langsung dihapus yah tunggakannya, cukup bayar yang tahun ini. Alhamdulilah terima kasih sedikit meringkan beban kami. Lumayan hemat Rp 300 ribuan," kata Rendi pada wartawan.

Adanya lonjakan pengunjung yang akan membayar pajak, dibenarkan langsung Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Yana Suristiawan.

Baca Juga

VIDEO: Bapenda Jabar Bebaskan BBNKB 2, dari 1 Nopember Sampai 23 Desember 2022

"Ada peningkatan, kemarin sedikit sepi yah, Alhamdulilah sekarang udah ada banyak yang masuk," ujar Yana.

Terutama, dikatakan Yana, masyarakat yang membayar pajak kebanyakan mereka yang 5  tahunan.

"Terkait kebijakan pemutihan tunggakan pajak dari Pak Gubernur Jawa Barat, mengikuti program pemutihan pajak kendaraann bermotor tahun 2025. Menghapus tunggakan pajak dan denda pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya membayae pokok pajak untuk tahun 2025 saja," ucapnya.

Baca Juga

Video 105.000 Kendaraan Bermotor di Tasikmalaya Nunggak Pajak, Samsat Sukaraja Gelar Operasi KTMDU

Dia menyebut, bahwa program pemutihann tunggakan pajak ini berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Adapun, ia menambahkan, pemutihan pajak juga berlaku bagi pembayaran pajak 5 tahunan. Hanya saja, untuk biaya-biaya lain tetap berlaku.

"Untuk yang 5 tahunan atau ganti kaleng, untuk tunggakan pajaknya dibebaskan. Kecuali pajak pokok tahunan berjalanan, penerima negara bukan pajak, biaya administrasi STNK BPKB dan TNKB," ungkapnya.

"Sementara untuk kendaraan yang STNKnya bukan atas nama pemilik, saya sarankan agar dilakukan balik nama. Lebih murah karena pajak balik namanya gratis. Pak Gubernur ingin membantu masyarakat , agar masyarakkat yang berkendara nyaman, apalagi sekaranng mau mudik," pungkas Yana.

Editor : Asep Juhariyono