PAD dari Parkir Bocor, Pemkot Banjar Nonaktifkan 50 Jukir Nakal

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Dinas Perhubungan Kota Banjar mengambil langkah tegas terhadap juru parkir (jukir) yang tidak menjalankan kewajiban menyetorkan retribusi parkir. Dalam upaya membersihkan praktik yang merugikan daerah, sebanyak 50 juru parkir (jukir) resmi telah dinonaktifkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan setelah para juru parkir menerima sejumlah surat teguran namun tetap tidak menunjukkan perbaikan.

“Kami tidak punya pilihan selain tidak memperpanjang surat keputusan (SK) mereka. Tindakan ini diambil setelah melalui berbagai tahap teguran,” ujar Asep Sutarno, Minggu (5/1/2025).

Menurut Asep, ketidakpatuhan jukir dalam menyetorkan hasil retribusi berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di tepi jalan umum.

“Tahun 2024, target retribusi parkir sebesar Rp1,05 miliar, tetapi realisasinya hanya mencapai sekitar 87 persen,” jelas Asep.

Ia menambahkan bahwa kebocoran PAD ini disebabkan oleh beberapa jukir yang tidak memprioritaskan setoran ke Dinas Perhubungan. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami menemukan bahwa banyak jukir yang mengabaikan kewajiban mereka, sehingga terjadi kebocoran PAD yang cukup besar,” tegasnya.

Untuk memperbaiki sistem retribusi, Dinas Perhubungan telah menyiapkan langkah strategis, termasuk mengganti jukir yang bermasalah dengan tenaga baru yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

“Kami berharap dengan adanya juru parkir baru, target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya,” kata Asep.

Dinas Perhubungan juga akan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir guna mencegah terulangnya kasus serupa. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada jukir lain, sehingga mereka lebih disiplin dalam menjalankan tugas.

“Kami akan terus memastikan tidak ada lagi kebocoran retribusi parkir. Dengan langkah ini, kami yakin target PAD dapat tercapai, memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Kota Banjar,” tutupnya.

Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen Pemkot Banjar untuk menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih transparan dan akuntabel. Selain meningkatkan pendapatan daerah, upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fasilitas publik di Kota Banjar.

Editor : Asep Juhariyono