KPU Kota Tasikmalaya Gelar Bimtek dan Simulasi Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS

Asep menyebut, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang benar kepada PPK dan PPS terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungann suara.

Lanjut Asep, hasil bimtek ini nantinya PPK dan PPS akan menyampaikan kembali kepada anggota KPPS.

Baca Juga

Jelang Pilpres 2024, TPN Ganjar-Mahfud Tingkatkan Konsolidasi di Ciamis

"Tujuannya, satu, kita ingin menyamakan presepsi terkait dengan regulasi untuk pelaksanaan pemungutan dan perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti. Karena nanti PPK dan PPS akan melakukan kembali hal yang seperti ini untuk rekan-rekan kita yang di KPPS," ungkapnya.

Asep menambahkan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah untuk memberikan kemudahan bagi petugas rekapitulasi suara dan sebagai alat publikasi terhadap hasil penghitungan suara di TPS. 

Asep menyebut, dalam aplikasi Sirekap terdiri atas Sirekap Mobil dan Sirekap Web. Melalui Sirekap Mobile, KPU akan memberikan akun kepada salah satu petugas KPPS. 

Baca Juga

Pemilu 2024 Bisa Diselamatkan Bila Kelembagaan Negara Mampu Bersikap Profesional dan Netral 

Usai penghitungan suara, secara manual petugas KPPS akan menuangkan hasil perhitungan ke dalam C Plano. Kemudian difoto dan dimasukkan ke dalam Sirekap Mobile.

"Sirekap itu sistem informasi rekapitulasi, kalau dulu 2019 itu ada situng. Nah sekarang kita Sirekap. Nanti Sirekap itu memang ada dua jenis, untuk KPPS Sirekapnya itu Sirekap mobile. Jadi memakai android, si C hasil itu difoto oleh KPPS dan nanti hasilnya langsung diharapkan bisa langsung ke web yang disiapkan," paparnya.

"Kemudian di PPK nanti ada yang disebut dengan Sirekap Web, nanti diisinya oleb teman - teman PPK pada saat rekaputilasi," tambahnya.

Baca Juga

Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 Dipertanyakan, Ini Kata Ketua Umum PBNU

Dikatakan Asep, tugas-tugas ini berbeda dengan proses penghiutungan suara pada proses di 2019, sehingga membutuhkan siapapun yang terlibat di KPPS itu setidak-tidaknya ada orang yang melek bisa menggunakan teknologi.

"Itu diatur dalam juknis pembentukan KPPS di SK KPU Nomor 1669. kita harus memperhatikan tokoh-ketokohan, harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan, dan juga harus memperhatikan kemampuan menggunakan teknologi," ujarnya.

Asep berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, PPK dan PPS ada pemahaman serta keinginan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan regulasi pungut hitung yang nantinya akan dipakai.

"Yang kedua ada kesamaan pemahanan dengan stakeholder yang kami undang, dalam kegiatan ini kan mengundang panwascam, karena nanti yang akan mengawasi di lapangan panwascam, PKD, dan pengawas TPS," pungkasnya.

Editor : Asep Juhariyono