Pertanyakan Netralitas ASN, Atet Handiyana Minta Mendagri Copot Pj Wali Kota Banjar

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Pengusaha muda yang berpotensi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banjar 2024-2029, Atet Handiyana, mempertanyakan netralitas Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. 

Atet Handiyana merasa curiga setelah Pj Wali Kota Banjar secara terbuka memperkenalkan anaknya sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, bahkan menyebutkan nama partainya. 

Baca Juga

Kepala Kemenag Tasikmalaya: Pentingnya Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada Serentak 2024

"Saya meragukan netralitas Penjabat Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, sebagai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang," ujar Atet kepada iNewsTasikmalaya.id, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Atet, penyebutan nama partai tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya penggiringan opini yang tendensius terhadap salah satu partai. 

Ia menganggap hal ini sebagai tindakan yang mencederai aturan netralitas ASN yang selama ini ditekankan oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Pj Wali Kota Tasikmalaya Tanggapi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2024

"Sekarang presiden saja menggaungkan netralitas, tapi dengan kejadian ini terkesan dicederai. Saya pribadi prihatin," ujarnya.

Ia menyampaikan, masalah ini bukanlah hal sepele, dan ia berniat untuk meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot Pj Wali Kota Banjar. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar dalam menangani persoalan ini.

Baca Juga

Bawaslu Kota Tasikmalaya Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk ASN Jelang Pilkada 2024

"Kalau tidak di tegaskan atau aksi nyata dari Bawaslu, kami yang peduli terhadap kenyamanan Kota Banjar ingin diberi ruang yang sama oleh pemerintah," ucapnya. 

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Banjar, Wahidan, menegaskan, pihaknya akan mengkaji dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Pj Wali Kota Banjar. Proses pengkajian ini akan memakan waktu 14 hari sebelum hasilnya diumumkan.

"Sekarang kami sedang melakukan pengkajian, nanti hasilnya kami akan terbuka kepada rekan-rekan media apakah ini ada indikasi pelanggarannya atau tidak, jika ada kami akan bersikap tegas, kalau tidak ada ya sudah. Proses kajian dan hasilnya akan keluar dalam waktu 14 hari," kata Wahidan.

Baca Juga

Bawaslu Apresiasi Pemkot Tasikmalaya Gelar Ikrar Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

Wahidan menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada, dan berharap agar para ASN lebih berhati-hati dalam berkomentar atau berfoto di media sosial terkait hal-hal yang berhubungan dengan pemilu.

"ASN itu aturannya ketag, dalam pose berforo yang diupload di media sosial juga jangan ada pose tangan, terus mereka juga jangan menyukai atau berkomentar yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada," ujarnya.

Pj Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, menjelaskan, bahwa saat memperkenalkan anaknya, ia hanya bermaksud memperkenalkan keluarga kecilnya kepada masyarakat Kota Banjar. Ia menegaskan bahwa anaknya mencalonkan diri bukan di dapil yang mencakup Banjar.

Baca Juga

ASN Pemkot Tasikmalaya Berikrar Jaga Netralitas Selama Pilkada 2024

"Saya hanya sebatas memperkenalkan keluarga kecil saja kepada masyarakat Kota Banjar, dan anak saya itu mencalonkan diri bukan di dapil yang meliputi Banjar," ungkap Ida Wahida Hidayati.

Editor : Asep Juhariyono