Pemkot Banjar Gulirkan Program BUMI Lewat Kartu Berdaya, UMKM Terima Bantuan Modal Rp1 Juta
BANJAR, iNewsTasikmalaya.id — Pemerintah Kota Banjar bersiap meluncurkan program Bantuan Usaha Mikro (BUMI) sebagai bagian dari inisiatif unggulan Kartu Berdaya yang dirancang khusus untuk memperkuat sektor UMKM di wilayahnya.
Menurut keterangan resmi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskukmp) Kota Banjar, bantuan ini menjadi salah satu bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
Kepala Bidang UMKM, Ina Rosdinar, mewakili Kepala Diskukmp Sri Sobariah, menyampaikan bahwa program tersebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat.
“BUMI merupakan bagian strategis dari Kartu Berdaya dan akan segera kami realisasikan tahun ini,” ungkap Ina saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).
Sebanyak 325 pelaku usaha mikro yang akan menerima bantuan harus lolos proses seleksi dan verifikasi.
Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha skala kecil di tengah ketatnya persaingan dan tantangan ekonomi.
“Seluruh penerima manfaat akan kami validasi dengan ketat. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Ina.
Program Kartu Berdaya sendiri merupakan bagian dari janji politik Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriana yang kini mulai diimplementasikan secara bertahap.
Dalam skema besar program ini, terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus: pendidikan, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial bagi yatim-piatu dan lansia, serta perlindungan keluarga miskin ekstrem.
Dengan peluncuran BUMI, Pemerintah Kota Banjar optimis bisa menciptakan geliat ekonomi baru bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan.
“Kami ingin mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori mikro dan prasejahtera. Ini adalah langkah nyata dalam membangun Banjar yang lebih berdaya,” tambah Ina.
Menuju Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif
BUMI tak hanya dimaksudkan sebagai bantuan tunai semata, tapi juga menjadi bagian dari transformasi menuju ekonomi kerakyatan berbasis inklusi.
Pemerintah akan mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.
Editor : Asep Juhariyono