Banjar Water Park Terbengkalai, Dana Investasi Miliaran Rupiah dari Pemkot Terancam Hangus

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Setelah lebih dari empat tahun tutup akibat pandemi, kondisi Banjar Water Park (BWP) kini semakin memprihatinkan. 

Proyek rekreasi andalan yang sempat menyedot perhatian publik dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBD itu kini justru menyisakan kerugian dan tanda tanya besar.

Baca Juga

Nasib The Mummy di Ujung Tanduk, Pemkot Banjar Ambil Alih Aset BWP yang Mangkrak

Laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kondisi mencengangkan. Ratusan unit aset BWP raib tanpa jejak, laporan keuangan tak pernah diaudit, serta penyertaan modal sebesar Rp9,4 miliar dari Pemkot Banjar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi yang jelas.

Didirikan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2010, BWP awalnya digadang-gadang menjadi destinasi wisata unggulan. Selain suntikan modal awal Rp1 miliar, pemerintah juga menghibahkan aset senilai Rp26 miliar. 

Kemudian di tahun-tahun berikutnya, tambahan investasi terus mengalir, di antaranya kereta wisata senilai Rp94 juta dan fasilitas karaoke keluarga senilai Rp705 juta pada 2012.

Baca Juga

Pemkot Banjar Berencana Putus Kontrak Investor Banjar Water Park, Ini Alasannya

Namun realitas berbicara lain. Selama beroperasi, BWP tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan keuangannya tidak pernah melalui audit profesional dan dianggap tak memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pada awal 2023, Pemkot Banjar mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dengan melakukan inventarisasi aset. Hasilnya mengejutkan. Dari ratusan aset yang tercatat, hanya 17 unit dalam kondisi baik. Sisanya, 34 unit rusak ringan, 44 unit rusak berat, dan 384 unit dinyatakan hilang tanpa kejelasan.

Lebih ironis lagi, tanah seluas 6.000 meter persegi yang digunakan untuk lokasi BWP dengan nilai estimasi Rp1,4 miliar ternyata belum secara resmi dikuasai oleh Pemkot Banjar. Tanah tersebut merupakan hibah dari Pemkab Ciamis, tetapi belum diselesaikan secara hukum.

Baca Juga

Terbengkalai 5 Tahun, Nasib Tempat Wisata Banjar Water Park di Ujung Tanduk

BPK juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari pejabat terkait, termasuk Sekretaris Daerah dan Dewan Pengawas. Tidak ada kajian kelayakan usaha yang serius untuk menilai masa depan BWP. Hal ini membuat penyertaan modal yang telah dikucurkan dinilai rawan mubazir.

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Banjar, Tatang Nugraha, mengakui bahwa respons terhadap temuan BPK mengalami keterlambatan. Namun, ia memastikan bahwa audit eksternal oleh akuntan publik akan dilakukan pada tahun 2025 sebagai dasar menentukan arah kebijakan berikutnya.

“Memang baru tahun ini kami bisa tindak lanjuti karena keterbatasan anggaran. Audit ini penting untuk memastikan kejelasan posisi keuangan dan arah kelanjutan aset daerah ini,” ujar Tatang, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga

Banjar Water Park, Tempat Wisata Terbengkalai yang Disulap Jadi Pasar Kuliner

Kini, nasib Banjar Water Park benar-benar berada di titik nadir. Masyarakat hanya bisa menanti, apakah tempat yang dulu dibanggakan ini akan bangkit kembali, atau selamanya menjadi monumen kegagalan pengelolaan aset daerah.

Editor : Asep Juhariyono