Tunggakan Ijazah Lulusan SMK Pasundan Banjar Capai Ratusan Juta Rupiah

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan di Kota Banjar, Jawa Barat, tengah menghadapi persoalan serius terkait tunggakan biaya pendidikan yang ditinggalkan para lulusannya. 

Total tunggakan yang belum terbayarkan mencapai Rp861 juta, menyebabkan ratusan ijazah masih tertahan di sekolah.  

Instruksi Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, yang meminta sekolah untuk menyerahkan ijazah kepada lulusan, membuat pihak sekolah swasta berada dalam dilema. 

Pasalnya, banyak ijazah yang belum bisa diberikan karena para alumni belum menyelesaikan kewajiban administrasi mereka.  

SMK Pasundan, yang berada di bawah naungan Yayasan YPDM Pasundan, terdiri dari SMKS Pasundan 1 Banjar dan SMKS Pasundan 2 Banjar.

Kepala SMKS Pasundan 1 Banjar, Suryatini, mengungkapkan bahwa di sekolahnya terdapat tunggakan sebesar Rp475 juta, dengan 323 ijazah yang belum diserahkan sejak tahun 2011 hingga 2014.  

"Kami berharap ada solusi yang memungkinkan kami menyerahkan ijazah tanpa harus kehilangan pemasukan yang seharusnya diterima sekolah," ujarnya, Jumat (31/1/2025). 

Sementara itu, SMKS Pasundan 2 Banjar juga mengalami kondisi serupa. Kepala sekolahnya, Mahrur, menyebutkan bahwa jumlah tunggakan mencapai Rp386 juta lebih, dengan 249 ijazah yang belum diberikan sejak tahun 2001 hingga 2024. 

Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sekolah negeri yang bisa menyerahkan ijazah tanpa masalah. 

Sedangkan bagi sekolah swasta, tunggakan tersebut sangat berpengaruh terhadap operasional sekolah, termasuk pembayaran gaji guru honorer.  

"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah, namun kami juga harus memastikan keberlangsungan sekolah. Jika ijazah diserahkan tanpa ada penyelesaian tunggakan, maka sekolah akan kesulitan secara finansial," jelas Mahrur. 

Kedua sekolah telah melaporkan jumlah ijazah yang tertahan beserta besaran tunggakan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) 13. 

Menanggapi permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menanggung biaya tunggakan di sekolah swasta. 

Dalam unggahan video di akun Instagram @kangdedimulyadi, ia menjelaskan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran bantuan operasional hampir Rp600 miliar per tahun untuk sekolah swasta, termasuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.  

"Saya sudah memperhitungkan ini sejak awal. Sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat akan mendapatkan bantuan operasional, sehingga tidak ada alasan untuk menahan ijazah lulusan yang memiliki tunggakan," kata Dedi.  

Ia juga menambahkan bahwa jika bantuan tersebut masih dirasa kurang, pemerintah siap melakukan perhitungan ulang dan mencari solusi terbaik.  

"Jika ada sekolah yang belum menerima bantuan, kami akan menghitung berapa besaran tunggakan siswa dan menyalurkannya melalui hibah atau bantuan operasional," pungkasnya.  

Dengan adanya komitmen dari pemerintah provinsi, diharapkan permasalahan tunggakan ini dapat segera terselesaikan, sehingga ijazah para lulusan dapat segera diserahkan tanpa membebani sekolah swasta.

Editor : Asep Juhariyono