Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, PMII Kota Banjar Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD

Dalam lima tahun terakhir, Kota Banjar kerap disorot karena sejumlah kasus korupsi. Mulai dari penyelewengan dana desa di Desa Balokang hingga kasus proyek dinas PUPR yang melibatkan mantan Wali Kota. Beberapa kasus lain hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan. 

Melalui aksi ini, PMII Kota Banjar menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum: 

1. Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan intervensi yang mengancam independensi pejabat publik di Kota Banjar.  

2. Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.  

3. Meminta keterbukaan penggunaan dana DPRD, termasuk dana reses dan operasional.  

4. Membentuk tim pengawas independen yang melibatkan masyarakat untuk memonitor program pembangunan.  

5. Mengusut tuntas kasus korupsi yang belum terselesaikan secara transparan dan tanpa intervensi.  

Roufurohim menegaskan, aksi ini tidak hanya sebagai bentuk kritik, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran generasi muda akan pentingnya berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.  

"Kami mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu korupsi. Mereka adalah harapan bangsa yang harus ikut menjaga integritas pemerintahan dan memperjuangkan keadilan sosial," ucapnya. 

Aksi damai ini diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat yang menunjukkan solidaritas tinggi dalam melawan korupsi. 

PMII Kota Banjar berharap Hakordia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi momentum nyata untuk perubahan yang lebih baik.  

"Melalui gerakan ini, kami ingin mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam pemberantasan korupsi dan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bersih dan adil," pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif generasi muda, PMII Kota Banjar percaya bahwa korupsi dapat dilawan, dan masa depan bangsa yang lebih cerah bisa diwujudkan.

Editor : Asep Juhariyono