BPJS Kesehatan Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Program JKN

Baca Juga

Kolaborasi untuk Wujudkan Universal Healthcare Coverage di Kabupaten Tasikmalaya

Inovasi teknologi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas layanan JKN. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat dengan mudah mengakses layanan seperti antrean online, perubahan data, hingga informasi terkait JKN. 

Transformasi digital ini sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta.

Keberhasilan Program JKN menarik perhatian banyak negara dan organisasi internasional, seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, serta lembaga internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA). 

Baca Juga

Wapres Ma’ruf Amin Apresiasi Capaian Universal Health Coverage di Indonesia di Atas 98 Persen

BPJS Kesehatan bahkan menjadi tuan rumah The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security yang digelar di Bali pada Maret 2024.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerjasama erat dengan pemerintah. 

Ghufron mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya tinggi seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada tahun 2023 memakan biaya hingga Rp34,7 triliun. 

Baca Juga

Pemkot Tasikmalaya Raih Penghargaan UHC Award 2024 BPJS Kesehatan

Untuk itu, BPJS Kesehatan gencar melakukan sosialisasi skrining kesehatan dini dan pengelolaan penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut mengapresiasi pencapaian UHC di Indonesia yang dinilai sangat cepat dibandingkan negara-negara maju. 

Ia menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintahan baru nantinya akan tetap menjadikan Program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional.

“Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara. Pemerintahan baru akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan Program JKN sebagai bagian dari program strategis negara. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Program JKN,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menambahkan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian penting dari transformasi sosial-ekonomi bangsa. 

“Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta JKN, kita harus memastikan bahwa layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal. Peran BPJS Kesehatan sangat penting sebagai penggerak ekonomi dan penjamin kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Emanuel menegaskan bahwa melalui strategi dan kolaborasi yang kuat, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera, di bawah pemerintahan yang baru.

Editor : Asep Juhariyono