Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya Kembali Gelar Unjuk Rasa di Bale Kota Tuntut Kenaikan UMK 2024

Menurut Ghetih, pihaknya tidak mungkin menerima mengenai kenaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang presentasinya hanya 3,5 persen yang dinilai sangat tidak rasional.

Pada hasil rapat kemarin di Dewan Pengupahan, Lanjut dia, perhitungan akademisi bahwa ajuan itu sangatlah rendah, sehingga kenaikan upah bisa lebih dari itu.

Baca Juga

UMK Kota Tasikmalaya 2024 Sudah Ditetapkan, Kaum Buruh di Kota Tasikmalaya Kecewa

"Dikarenakan ini itu, kenaikan upah bukan penurunan. Makanya dari presentasi pun seharusnya kita itu bisa lebih dari yang kemarin. Nah kita ternyata terkunci dengan PP tersebut dengan regulasi yang baru, makanya kita toh-tohan disini untuk bertahan diangka 15 persen," kata dia.

Dikatakan dia, pihaknya bersikukuh menolak peraturan PP 51 tahun 2023 yang sangat tidak rasional dengan Undang-Undang 1945, di mana ada tentang komponen hidup layak bagi para buruh yang harus dihitung.

"Kami tidak menerima lah dengan nominal kenaikan Rp90 ribu itu, sedangkan kebutuhan itu sudah melambung tinggi, semua bahan-bahan pokok pada naik, jadi tidak seimbang," pungkasnya.

Baca Juga

VIDEO: Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya Kembali Gelar Demo di Bale Kota Tuntut Kenaikan UMK 2024

Sementara itu, Kepada Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Tasikmalaya, Dudi Ahmad Holidi menyampaikan, bahwa tiga usulan yang dilayangkan serikat buruh, pengusaha dan Pemkot Tasikmalaya sudah diusulkan ke pemprov.

Lanjut Dudi, bahwa dari tiga usulan yang sudah dikirimkan ke Pemprov Jabar, tetap yang menentukan adalah Wali Kota itu sendiri.

"Dari serikat pekerja itu mereka meminta 15 persen tanpa memakai formula ataupun rumus, yang kedua dari APINDO itu memakai PP No 51 Tahun 2023 dengan alfa 0,2 persen, dan pemerintah memakai PP No 51 Tahun 2023 dengan alfa 0,3 lebih tinggi," kata Dudi.

Baca Juga

Belum Bertemu Pj Wali Kota Tasikmalaya hingga Malam Hari, Serikat Buruh Berencana Nginap di Balkot

 Menurutnya, dari ketiga usulan tersebut, pihaknya belum menerima bocoran usulan mana yang akan diputuskan wali kota. Penetapan Upah Maksimum Kota dan Kabupaten (UMK) akan diumumkan Penjabat (PJlj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin pada 30 November 2023.

"Mungkin sekarang udah ke Bandung, karena terakhir tanggal 27 November. Kalau bocoran usulan yang akan diputuskan pak Wlwali sampai saat ini saya belum dapat, karena kan nanti diumukan oleh pak Pj Gubernur pada tanggal 30 November 2023," paparnya.

Editor : Asep Juhariyono