TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Rokok ilegal banyak beredar di Tasikmalaya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya Dadang Tabroni berdasarkan informasi yang disampaikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C (TMP C) Tasikmalaya.
Menurut Dadang, masifnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tasikmalaya terjadi lantaran masyarakat tidak paham mengenai jenis dan juga sanksi hukum terkait rokok tanpa izin edar. Oleh karena itu, melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) serta ketentuan tentang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) illegal, masyarakat diharapkan mengetahui terkait jenis-jenis rokok ilegal hingga sanksi bagi penjual dan pembelinya.
Sanksi hukum itu sangat jelas tertuang di Pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, di mana menawarkan atau menjual rokok ilegal atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara satu sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.
“Perlu dipahami bagi peserta yang hadir di sini, para camat, kades, masyarakat, dan pengusaha harus memahami peredaran rokok ilegal yang begitu luar biasa. Maka, kami perlu melakukan penegakan karena kami di sini sebagai penegak perda,” ujar Dadang saat sosialisasi tentang rokok ilegal di Kantor Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Rabu (3/8/2022).
Dadang menjelaskan, sebagaimana diamanatkan undang-undang di mana Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP berkewajiban untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
Salah satu upaya yang dilakukan Satpol PP yakni dengan menyelenggarakan sosialisasi bersama KPPBC terkait penyebaran rokok ilegal kepada masyarakat.
“Para kasi trantib di sini bagian dari kami, harus menyampaikan kepada masyarakat hasil dari sosialisasi ini. Masyarakat harus sadar hukum, bahwa yang membeli, memproduksi, dan mengedarkan rokok ilegal ini bisa kena sanksi hukum,” jelas Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya.
“Makanya kita perlu sampaikan kepada masyarakat terkait sosialisasi ini, untuk jenis-jenisnya dan sanksinya akan disampaikan secara rinci oleh Bea Cukai Tasikmalaya,” sambungnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
