Pencoblosan PSU Kabupaten Tasikmalaya di Bawah Bayang-Bayang Politik Uang dan ASN Tidak Netral

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Praktik money politics atau politik uang dinilai masih berpotensi terjadi dalam Pemungutan kontestasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya 2025.

Bahkan, fenomena itu bakal menyasar kalangan masyarajat dengan tingkat pendidikan atau ekonomoi rendah.

Baca Juga

BPBD Kota Tasikmalaya Himbau KPU Lakukan Mitigasi Bencana untuk Persiapan TPS Jelang Pilkada 2024

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Ahmad Riza Setiawan.

Menurut dia, PSU Kabupaten Tasikmalaya yang akan digelar pada tanggal 19 April 2025 bukan sekadar proses demokrasi untuk memilih ulang pemimpin yang sah.

Di banyak daerah, termasuk Tasikmalaya, praktik politik uang seakan menjadi 'ritual wajib' dalam setiap pemilihan. Uang bukan lagi sekadar pelumas logistik politik, tetapi telah menjadi alat utama untuk membeli suara rakyat. 

Baca Juga

VIDEO: Pj Wali Kota Tasikmakaya Cheka Virgowansyah Salurkan Hak Pilihnya di TPS 56 Panglayungan

"Ini cerminan dari kegagalan sebelumnya. Sebuah sinyal bahwa integritas dan kejujuran dalam kontestasi politik belum menjadi budaya yang kokoh," kata Ahmad Riza dalam keterangan tertuliis yang diterima, Rabu (16/4/2025) pagi.

Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Ahmad Riza Setiawan.

Baca Juga

Pencoblosan di TPS Khusus LP Ciamis, 17 Warga Binaan Tidak Bisa Nyoblos

Dalam konteks PSU, dikatakan Ahmad, tensi politik meningkat dan margin kemenangan bisa sangat tipis, praktik ini makin brutal dan vulgar.

Yang lebih menyedihkan, praktik money politics tak hanya mencederai proses pemilu, tetapi juga melemahkan daya kritis masyarakat. Rakyat yang seharusnya memilih berdasarkan visi-misi dan integritas kandidat, malah tergiring oleh transaksionalisme murahan. 

"Dalam jangka panjang, ini menciptakan siklus kepemimpinan yang korup,pemimpin yang menang dengan uang akan berusaha mengembalikan "modal politik" lewat kebijakan yang tidak pro-rakyat," ujarnya.

Editor : Asep Juhariyono