Pencoblosan PSU Kabupaten Tasikmalaya di Bawah Bayang-Bayang Politik Uang dan ASN Tidak Netral

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Praktik money politics atau politik uang dinilai masih berpotensi terjadi dalam Pemungutan kontestasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya 2025.

Bahkan, fenomena itu bakal menyasar kalangan masyarajat dengan tingkat pendidikan atau ekonomoi rendah.

Baca Juga

BPBD Kota Tasikmalaya Himbau KPU Lakukan Mitigasi Bencana untuk Persiapan TPS Jelang Pilkada 2024

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Ahmad Riza Setiawan.

Menurut dia, PSU Kabupaten Tasikmalaya yang akan digelar pada tanggal 19 April 2025 bukan sekadar proses demokrasi untuk memilih ulang pemimpin yang sah.

Di banyak daerah, termasuk Tasikmalaya, praktik politik uang seakan menjadi 'ritual wajib' dalam setiap pemilihan. Uang bukan lagi sekadar pelumas logistik politik, tetapi telah menjadi alat utama untuk membeli suara rakyat. 

Baca Juga

VIDEO: Pj Wali Kota Tasikmakaya Cheka Virgowansyah Salurkan Hak Pilihnya di TPS 56 Panglayungan

"Ini cerminan dari kegagalan sebelumnya. Sebuah sinyal bahwa integritas dan kejujuran dalam kontestasi politik belum menjadi budaya yang kokoh," kata Ahmad Riza dalam keterangan tertuliis yang diterima, Rabu (16/4/2025) pagi.

Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Ahmad Riza Setiawan.

Baca Juga

Pencoblosan di TPS Khusus LP Ciamis, 17 Warga Binaan Tidak Bisa Nyoblos

Dalam konteks PSU, dikatakan Ahmad, tensi politik meningkat dan margin kemenangan bisa sangat tipis, praktik ini makin brutal dan vulgar.

Yang lebih menyedihkan, praktik money politics tak hanya mencederai proses pemilu, tetapi juga melemahkan daya kritis masyarakat. Rakyat yang seharusnya memilih berdasarkan visi-misi dan integritas kandidat, malah tergiring oleh transaksionalisme murahan. 

"Dalam jangka panjang, ini menciptakan siklus kepemimpinan yang korup,pemimpin yang menang dengan uang akan berusaha mengembalikan "modal politik" lewat kebijakan yang tidak pro-rakyat," ujarnya.

Baca Juga

Pj Wali Kota Tasikmakaya Cheka Virgowansyah Salurkan Hak Pilihnya di TPS 56 Panglayungan

Selain praktik money politics, Ia menyebut,  penyakit laten demokrasi lainnya ialah ketidaknetraan Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi pada PSU Kabupaten Tasikmalaya.

"Praktik tidak netralnya ASN menambah daftar hitam dalam pelaksanaan PSU. ASN yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjadi pelayan publik yang profesional, justru terlibat dalam memenangkan salah satu pasangan calon," terang dia.

Dari camat, kepala desa, hingga pejabat struktural, dijelaskan Ahmad, kondisi ini menunjukkan lemahnya political will pemerintah daerah dan lemahnya sistem kontrol birokrasi. 

Baca Juga

Cerita Warga Kampung Gunung Karikil Tasikmalaya Nyoblos di TPS WC Umum

Masih kata Ahmad, ASN yang seharusnya menjadi garda netral dan profesional, justru terjebak dalam logika loyalitas kekuasaan. Mereka dipaksa memilih berpihak pada atasan politik, atau kehilangan jabatan dan keamanan karier.

"Ketika praktik money politics bertemu dengan birokrasi yang tidak netral, maka yang terjadi adalah kehancuran tatanan demokrasi lokal. Pemilu bukan lagi ajang kompetisi gagasan, tetapi kontes kekuatan logistik dan jaringan kekuasaan. Yang menang bukan yang terbaik, tetapi yang paling banyak membeli dan paling kuat memobilisasi aparatur," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, PSU seharusnya menjadi ruang untuk memperbaiki proses yang cacat, bukan diulang dengan pola yang sama. Namun sayangnya, dalam realitas di Tasikmalaya, PSU hanya menjadi perpanjangan dari kekacauan politik sebelumnya dengan aroma uang dan tekanan struktural yang makin menyengat.

PSU di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya ujian bagi peserta pemilu, tetapi juga cerminan sejauh mana demokrasi lokal bisa berdiri di atas etika dan integritas.

"Selama money politics dan ketidaknetralan ASN masih dibiarkan, maka demokrasi hanyalah ilusi. Yang dibutuhkan bukan sekadar proses ulang, tetapi perombakan menyeluruh terhadap mentalitas politik dari yang transaksional menjadi substansial," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono