Kontroversi Pembebasan Bersyarat, Korban Penipuan CPNS Kemenag Pertanyakan Keadilan

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id - Pembebasan bersyarat (PB) terhadap MSP, terpidana kasus penipuan CPNS di Kementerian Agama, memicu pertanyaan dari pihak korban.
Salah seorang warga Pangandaran, H. Wawan yang menjadi korban dan melaporkan MSP dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, mempertanyakan keadilan atas kasus tersebut.
Menurutnya, MSP yang telah menjalani tiga kali proses peradilan dengan kasus yang sama, dengan vonis 2,6 tahun untuk sidang pertama, sidang kedua 2,6 tahun, dan sidang yang ketiga 1,6 tahun.
MSP telah menjalani hukuman sejak April 2021, hingga awal Februari 2025 sudah bebas bersyarat.
Namun, Ia menilai pembebasan bersyarat ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Seharusnya napi menjalani minimal 2/3 masa tahanan sebelum mendapatkan PB. Vonis kasus kedua saja belum selesai hingga April 2025, apalagi vonis ketiga yang baru dijatuhkan. Tetapi MSP sudah mendapatkan PB dengan alasan penyatuan masa tahanan," kata Wawan pada Senin (17/2/2025).
Wawan juga mempertanyakan apakah prosedur PB sendiri telah dipenuhi sepenuhnya, termasuk adanya penjamin dari keluarga, persetujuan dari RT, RW, kelurahan, dan minimal 5 orang warga setempat sesuai domisili napi.
Menanggapi hal tersebut, Kalapas Ciamis, Supriyanto, melalui Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Ipan menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku.
Ipan menjelaskan secara detail terkait pemberian PB khususnya yang diberikan kepada msp termasuk remisi.
"Jadi teruntuk masyarakat terkait pembebasan bersyarat itu 2/3 dari jumlah total hukuman. Katakanlah dari MSP ini ada tiga kasus, jika dijumlahkan harus 6,6 tahun, jika 2/3 nya berarti 4,4 tahun, kemudian dikurangi penjumlahan remisi 1 tahun, jadi jumlah yang harus dijalaninya yaitu 3,4 tahun," jelas Ipan.
Terkait PB Ipan mengakui bahwa terkadang masyarakat kurang mengerti, namun pemberian PB tersebut dilaporkan secara sistematis dan terbuka.
"Jika MSP melakukan kejahatannya kembali, sisa vonis dan remisi yang diberikan itu akan ditambahkan kembali dalam menjalani hukumannya nanti," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono