Pendidikan Kena Efisiensi Anggaran, Aktivis Pendidikan Tasikmalaya: Harusnya Diprioritaskan!

Justru, dikatakan dia, pemangkasan ini akan menimbulkan masalah, karena sampai hari ini kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal. Padahal, dijelaskan dia, rakyat justru lebih butuh pendidikan gratis dan berkualitas dalam melahirkan generasi yang lebih baik untuk menyongsong peradaban dan Indonesia Emas 2045.

Hal ini dinilai akan melemahkan semangat memajukan sektor pendidikan yang merupakan kekuatan pertama bagi sebuah peradaban yang berkemajuan bagi sebuah bangsa. 

Baca Juga

STIKes Muhammadiyah Ciamis Jalin Kerjasama Internasional dengan Dongseo University Korea 

"Saat ini jutaan rakyat di pelosok negeri belum tersentuh oleh pendidikan dan ribuan sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak yang masih menanti perhatian pemerintah. Demikian pula ribuan tenaga pendidik juga masih sangat memperihatinkan," ucapnya.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bertugas untuk menjalankan amanat UU yaituu mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam 31 ayat (3) UUD 1945.

"Selain itu, mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan salah sati tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat," terang dia.

Baca Juga

3 Siswa Lulusan Terbaik SMK BPN Tasikmalaya Dapat Beasiswa Pelatihan Kerja ke Jepang

Ia menegaskan, efisiensi ini menjadi paradoks, tidak adanya keseriusan antara retorika dan realita. Menurut dia, daripada memangkas anggaran pendidikan sebaiknya pemerintah mengurangi jumlah kementrian yang sangat besar dan pemborosan anggaran.

"Dengan jumlag 48 mentri 56 wamen dan 5 pejabat setingkat mentri dan pejabat khusus. Kabinet merah putih ini justru menjadi kabinet terbesar setelah tahun 1966 ini justeu berpotensi tidak efektif dan efisien," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono