Warga Kertahayu Ciamis Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Penyaluran Bansos Beras

FKKB mengajukan dua tuntutan utama dalam aksi tersebut:  

Baca Juga

VIDEO: Bahagianya Warga Kelurahan Kahuripan Tasikmalaya saat Menerima Bansos Beras 10 Kg

1. Penyaluran bansos beras dalam waktu satu minggu kepada warga yang belum menerimanya.  

2. Pencopotan perangkat desa yang diduga terlibat dalam dugaan penggelapan bansos.  

"Kami ingin kejelasan dan ketegasan dari pemerintah desa. Jika benar ada oknum yang menyalahgunakan bansos ini, mereka harus bertanggung jawab," tegas Heri.  

Baca Juga

Bahagianya Warga Kelurahan Kahuripan Tasikmalaya saat Menerima Bansos Beras 10 Kg

Sejumlah warga yang ikut dalam aksi ini mengaku kecewa karena merasa hak mereka sebagai penerima bansos telah dirampas.  

Nemi, salah satu warga penerima manfaat mengungkapkan bahwa dirinya sudah enam bulan tidak menerima bantuan beras, meskipun namanya masih terdaftar.  

"Saya hanya meminta hak saya, bukan hak orang lain. Sudah enam bulan saya tidak menerima bantuan itu," keluhnya.   

Menanggapi aksi protes warga, Kepala Desa Kertahayu, Hendar Rudiana, menyatakan akan bertanggung jawab atas persoalan ini.

Ia berjanji akan segera menyalurkan kembali bantuan beras kepada warga dalam waktu satu minggu. 

"Kami sudah menerima tuntutan warga. Untuk penyaluran bansos, kami pastikan akan dilakukan dalam satu minggu ke depan," ujarnya. 

Namun, terkait tuntutan pencopotan perangkat desa yang diduga terlibat, Hendar meminta waktu untuk melakukan investigasi lebih lanjut. 

Ia juga mengakui bahwa laporan penyaluran bansos yang sebelumnya dibuat menunjukkan angka 100 persen, meskipun di lapangan masih ada puluhan warga yang belum menerima.

"Kami mencatat bahwa semua bantuan sudah tersalurkan, tapi setelah dicek ulang memang ada 53 KPM yang belum menerimanya. Kami akan segera menggantinya dan juga mempertimbangkan rotasi perangkat desa yang terlibat," pungkasnya.  

Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Mereka berharap, kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Editor : Asep Juhariyono