Politisi Gerindra Mengeluh Sulit Minta Sumbangan Sarung dari Pertamina 

JAKARTA, iNewsTasikmalaya.id - Ramson Siagian, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra mendapat sorotan lantaran secara terang-terangan mengakui kesulitan mendapat sumbangan sarung dari mitranya, PT Pertamina (Persero). 

Pengakuan itu, dilayangkan Ramson ketika tengah RDPU bersama jajaran Pertamina pada Selasa, 4 April 2023.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku, sumbangan dari perusahaan pelat merah itu harus disetujui oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Itu yang membuat Ramson mengeluh, sebab prosedur penyaluran CSR Pertamina berbelit-belit.

"Katanya, dikoordinasikan BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan dan Pemalang 2.000 sarung, pas periode kemarin," tutur Ramson.

Mengetahui itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR turun tangan. Bidang pengawasan legislator ini memberi peringatan kepada Ramson atas pernyataan itu.

Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman menjelaskan, peringatan itu dilayangkan pihaknya stelah menganalisa rekaman RDPU Komisi VII DPR RI. Setelah itu, MKD DPR juga meminta konfirmasi atas pernyataan tersebut.

"Tadi sempat kami panggil ke sini sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi, lewat zoom. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau. karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR, khususnya Pasal 4 ," tutur Habiburokhman saat ditemui di Ruang MKD DPR RI, Kamis (6/4/2023).

Klausul itu berbunyi, "anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja." Sementara itu, Habiburokhman juga turut mengutip Pasal 2 Kode Etik DPR RI yang menjelaskan tentang larangan anggota DPR RI untuk menjalin hubungan dengan mitranya yang berpotensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Jadi gini, soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi, misalnya harus dikasih kemana, CSR-nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," terang Habiburokhman.

Atas dasar itu, Habiburokhman mengatakan MKD DPR RI memberikan tindakan pencegahan dengan melayangkan peringatan terhadap Ramson. "Pencegahan itu sekaligus langsung tadi ya, kami melakukan peringatan secara lisan, kepada yang bersangkutan ya, tidak bisa kita mengintervensi program-program mitra ya harus disalurkan ke mana tidak bisa," terangnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta