Tangani Geng Motor, Ini Konsep yang Ditawarkan KNPI Kota Tasikmalaya sebagai Solusi

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Sikap tegas Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Aszhari dalam menangani geng motor yang meresahkan masyarakat dengan tindakan tegas terukur atau tembak di tempat, dinilai langkah tepat.

Hal tersebut seperti diungkapkan tokoh pemuda Kota Tasikmalaya yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya, M Farid. Menurutnya, Kota Tasikmalaya darurat geng motor, terbukti dengan statmen Kapolres Tasikmalaya Kota yang menyatakan dengan yakin bahwa akan melakukan tindakan tegas yaitu tembak di tempat bagi kelompok geng motor yang membahayakan keselamatan masyarakat.

“Statmen tersebut berindikasi bahwa ulah geng motor tidak bisa ditolelir lagi. Kami sangat sepakat dengan sikap kapolres, akan tetapi tindakan tembak di tempat ini ketika dalam kondisi ulah geng motor tersebut mengancam dan membahayakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang ata/masyarakat. Jika di luar itu saya kira masih bisa dengan upaya-upaya lain yang sesuai dengan standat operasional prosedur (SOP) kepolisian,” ujar M Farid kepada iNewsTasikmalaya.id, Rabu (9/11/2022).

Dikatakan Farid, ulah geng motor yang membuat resah dan menciptakan rasa ketidakamanan serta ketidaknyamanan masyarakat memang terjadi bukan akhir-akhir ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak lama. Kondisi berlarut-larut ini disebabkan karena belum ada solusi kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang terkonsep dan menjadi ikhtiar kolektif, dalam arti masih berjalan masing-masing.

Lanjut Farid, langkah pemerintah hanya bersipat kasuistik yaitu ketika ada kejadian baru bereaksi alias reaksioner. “Kita belum melihat Langkah-langkah  preventif, pencegahan yang dilakukan apalagi dilakukan secara berjamaah atat kolektif,” kata dia.

“Pemkot dan instansi lainnya hanya membebankan kepada pihak kepolisian saja. Sikap pemerintah yang apatis menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang di luar koridor hukum atu main hakim sendiri. Tanpa disadari, pemerintah tidak melakukan edukasi bagi masyarakat dalam upaya menangkal geng motor dan sikap itu pun bisa kami nilai sebagai bentuk pembiaran,” sambung dia.

Farid berharap pemerintah segera mengambil sikap dengan berkolaborasi dengan instrumen pemerintah lainnya (polres) serta menginstrukskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya (dinas pendidikan, dinas sosial serta dinas pemuda dan olahraga, kesbangpol) untuk berkolaborasi membuat solusi yang bersifat langkah-langkah preventif. “Apalagi dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan yang ada di Kota Tasikmalaya dari mulai tingkat kota sampai dengan tingkat rt,” ucapnya.

Editor : Asep Juhariyono