Minimnya regulasi yang kuat dan pengawasan yang lemah menciptakan peluang bagi eksploitasi buruh, dari upah rendah hingga ketiadaan jaminan keselamatan kerja.
Lebih parah lagi, maraknya PHK sepihak dan peliburan tanpa upah menjadi ancaman serius yang terus diabaikan. Irwan menekankan, sekitar 60 persen konflik ketenagakerjaan di Banjar tidak terselesaikan karena lemahnya penegakan hukum.
Ia mengingatkan, jika pemerintah terus abai, gelombang protes tidak hanya akan berhenti di jalanan, tetapi berpotensi memicu krisis sosial yang lebih dalam.
“Mesin tak akan berproduksi tanpa buruh, tapi keuntungan hanya dinikmati pemilik modal. Ini pencurian sistematis,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa praktik jam kerja panjang masih menjadi bentuk eksploitasi nyata yang dialami buruh di pabrik-pabrik Banjar.
May Day adalah Perjuangan Bukan Pesta
Di tengah kondisi memprihatinkan yang dialami buruh, mereka diberikan pemahaman yang kurang tepat, terlebih saat momen memperjuangkan hak mereka yang diperingati dengan istilah May Day atau Hari Buruh Internasional.
May Day yang dirayakan setiap 1 Mei, sejatinya adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistem ketenagakerjaan.
Namun, di Kota Banjar, momentum ini justru sering dilakukan sebagai kegiatan seremonial yang seringkali menutupi esensi May Day. Seharusnga buruh di Banjar paham dan menyuarakan pesan yang tegas bahwa ini adalah hari perjuangan, bukan hari pesta.
“Kami tidak butuh hadiah sesaat. Kami butuh upah layak, kerja tetap, dan hidup bermartabat,” pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
