Neni Susiyani, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam akreditasi PAUD adalah rendahnya kualifikasi pendidik PAUD, yang minimal harus berpendidikan S1. "Selain akreditasi, rendahnya literasi membaca di kalangan anak-anak juga menjadi masalah besar," tambahnya.
Menurut data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Pusdatin), terdapat 1.800 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Banjar. Jumlah ini memerlukan inventarisasi di setiap desa dan kelurahan untuk memperbaiki catatan pendidikan yang buruk.
Pemerhati Pendidikan, Sidik Firmadi, menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk sekolah non formal, termasuk PAUD, agar ketimpangan dengan sekolah formal dapat diminimalisir. “PAUD adalah fondasi pendidikan. Jika fondasinya lemah, sulit membangun generasi berkualitas,” tegasnya.
Rapor Pendidikan 2024 diharapkan menjadi pemicu bagi semua pihak untuk bergotong royong meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banjar. Kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas pembelajaran, akreditasi PAUD, dan angka partisipasi sekolah (APS).
“Rapor Pendidikan ini bisa dijadikan peta jalan untuk membangun pendidikan yang lebih baik di Kota Banjar,” pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
