Didampingi kuasa hukumnya, Windi Harispandi, Taofik berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Luka yang ia alami sangat serius, bahkan nyaris melukai jantungnya.
Windi menilai kasus ini sudah jelas, tetapi sayangnya justru menjadi polemik dengan opini yang digiring ke ranah politik. Ia menegaskan bahwa jika ada dugaan salah tangkap, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme praperadilan, bukan di DPR RI.
"Kasus ini terang-benderang. Kalau ada pihak yang merasa tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Jangan membuat opini tanpa dasar," tegas Windi.
Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka yang masih anak-anak, Nunu Mujahidin, menuding terjadi pelanggaran prosedur dalam penangkapan. Menurutnya, anak-anak yang ditangkap tidak didampingi penasihat hukum, orang tua, atau petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Nunu juga mengklaim barang bukti yang diajukan penyidik tidak relevan dengan kasus pengeroyokan. Ia pun meminta Komisi III DPR mendalami dugaan salah tangkap ini.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan kemungkinan untuk memanggil Kapolres Tasikmalaya Kota guna meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut. Ia menekankan bahwa DPR tidak dapat mengintervensi proses hukum, tetapi memiliki kewenangan memperjuangkan keadilan berdasarkan fakta yang ada.
"Kami akan memeriksa data dengan cermat. Jika memang ada kejanggalan, kami akan mendalami," ujar Habiburokhman.
Kasus ini masih menjadi sorotan publik, mengingat adanya perbedaan klaim antara korban dan kuasa hukum tersangka. Semua pihak kini menunggu hasil persidangan untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
