"Kemudian yang kedua, kami ingin kerja sama membangun berangkat dari pendidikan. Jadi, coba bertanya gitu lah, Muhammadiyah dan NU juga punya lembaga pendidikan. NU banyak pondok pesantren, Muhammadiyah juga banyak, kenapa? Jangan mentang-mentang berkuasa gitu, makanya berunding," tambah dia.
Ketua PCNU Kota Tasikmalaya Dudu Rohman menyampaikan, bahwa dalam penyusunan ranperda, semua jenis sekolah termasuk madrasah harus dilibatkan. Hal ini penting untuk mencerdaskan bangsa dan mendukung kebijakan pendidikan yang dibuat.
"Kaitan dengan lembaga-lembaga yang dikelola oleh organisasi, di Muhammadiyah juga punya MI, punya SD, madrasah, Tsanawiyah, tentunya di dalam ranperda itu harus ada yang namanya kejelasan kaitan dengan pendidikan. Bukan hanya SD saja, minimal disebut atau ditulis kaitan dengan MI," ucap Dudu.
Dudu menegaskan, bahwa madrasah telah memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang dapat berbakti kepada bangsa Indonesia. Dia juga mengingatkan pentingnya peranan madrasah dalam mempersiapkan generasi yang terdidik dan berakhlak.
"Itu alasan dahulu, karena pendidikan kita ini tidak ada membedakan antara ini dikelola oleh Kemenag pusat dan sebagainya. Ini kan warga negara, masa tidak diurus oleh pemda, sama kan membayar pajak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dudu menyatakan, bahwa ranperda yang tidak melibatkan dua organisasi tersebut akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dan akan ada protes yang disampaikan. "Akan dibahas lanjutan dan protes," tegasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
