Perjuangan Honorer Ciamis Berbuah Harapan, Insentif Tambahan Siap Cair Juli 2025

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id — Ribuan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Ciamis akhirnya mendapat angin segar. Pemerintah Daerah (Pemda) Ciamis mengumumkan akan memberikan insentif tambahan sebesar Rp700.000 per bulan, mulai Juli 2025.

Kabar ini disampaikan dalam forum audiensi antara Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Kabupaten Ciamis dengan Pemda di Aula Setda Ciamis, Senin (14/4/2025).

Baca Juga

Kabar Gembira! BKN akan Proses Seleksi P3K Tahap II, Zudan: Tak Boleh Ada Pengangkatan Honorer Lagi

Salah satu perwakilan honorer, Indah Mustika, menyampaikan bahwa perjuangan mereka selama bertahun-tahun mulai menunjukkan hasil.

"Selama 16 tahun saya mengabdi di SMP Negeri 2 Rajadesa, dan ini pertama kalinya ada perhatian sebesar ini. Kami sangat mengapresiasi Bapak Bupati, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan," ujar Indah yang juga menjabat sebagai Koordinator Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Ciamis.

Indah menyoroti amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, yang menyebutkan bahwa penyelesaian status tenaga honorer harus tuntas paling lambat Desember 2024.

Baca Juga

Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ribuan Honorer di Kota Banjar Gelar Unjuk Rasa

Namun, memasuki 2025, masih ada sekitar 4.000 tenaga honorer di Ciamis yang belum terakomodir secara formal.

Menanggapi hal itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengakui bahwa penyelesaian persoalan honorer bukan perkara mudah. Menurutnya, meskipun regulasi memungkinkan pengangkatan tanpa seleksi, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.

"Kalau uangnya ada, tentu akan kami angkat semua. Tapi kami tetap berkomitmen. Bayangkan, mereka sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji Rp300 ribu. Sekarang, insyaallah bisa mencapai Rp1 juta per bulan. Memang belum cukup, tapi ini bentuk perhatian kami," kata Herdiat.

Baca Juga

1.091 Peserta Ikuti Seleksi PPPK untuk 158 Formasi yang Tersedia, Pj Wali Kota Tasik: Belum Ideal

Selain insentif, Pemda Ciamis juga terus mendorong formasi ASN dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru, yang saat ini mencapai sekitar 1.400 orang.

Herdiat menegaskan bahwa Pemda akan berupaya menyesuaikan regulasi pusat dengan kemampuan daerah.

Editor : Asep Juhariyono