Penundaan Musda DPD KNPI Kota Tasikmalaya ke-VII Dikritis DPK

TaSIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya ke-VII menuai beragam tanggapan. 

Musda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (25/1/2025) diundur hingga Kamis (30/1/2025) dengan alasan berbagai kendala teknis dan administratif.  

Baca Juga

Musda Ke-VII KNPI Kota Tasikmalaya Ditunda, Ini Alasannya

Salah satu pihak yang memberikan kritik tajam adalah Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Cibeureum. 

Ketua DPK KNPI Cibeureum, Arip Muztabasani, menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Musda kali ini, termasuk dugaan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA).

Arip menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda DPD KNPI Kota Tasikmalaya ke-VII sebenarnya telah dirumuskan dan disepakati berdasarkan hasil RAPIMPURDA, yang melibatkan Organisasi Kepemudaan (OKP) serta DPK KNPI di seluruh Kota Tasikmalaya. 

Namun, proses pelaksanaannya justru dinilai penuh kejanggalan sejak pembentukan panitia penyelenggara.

“Setelah panitia penyelenggara terbentuk, mulai dari SC (Steering Committee) hingga OC (Organizing Committee), berbagai kejanggalan muncul. Komunikasi dengan panitia sangat sulit dijangkau, proses tahapan tidak transparan, dan waktu pelaksanaan terus molor tanpa kejelasan,” ungkap Arip, Sabtu (25/1/2025) malam.  

Arip menambahkan, perubahan jadwal musda dilakukan secara sepihak tanpa adanya komunikasi yang jelas kepada OKP dan DPK. 

Bahkan, penetapan bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya hingga saat ini belum jelas, meskipun tahapan seharusnya sudah selesai. 

Editor : Asep Juhariyono