Satpol PP Ciamis Perkuat Pengawasan Dana Cukai melalui Evaluasi Kinerja 2024

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Ciamis terus dioptimalkan melalui evaluasi menyeluruh yang digelar di Hotel Larisa, Kamis (19/12/2024). 

Acara ini melibatkan Satpol PP Ciamis, Bea Cukai Tasikmalaya, serta berbagai instansi terkait, dengan fokus pada penegakan hukum dan efektivitas penggunaan dana cukai.

Baca Juga

Masa Kampanye Selesai, Satpol PP Ciamis Kerahkan 155 Personel untuk Penertiban APK Parpol dan Caleg

Kepala Satpol PP Ciamis, Uga Yugaswara, menyoroti pentingnya data akurat untuk mendukung operasi bersama. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan utama dalam mengumpulkan informasi terkait pelanggaran cukai.

“Kami terus berinovasi untuk mengatasi keterbatasan ini. Data yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam operasi gabungan,” ungkap Uga. 

Ia juga mencatat penurunan signifikan dalam pelanggaran cukai selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan efektivitas pengawasan.  

Sebagai bagian dari inovasi, Uga menyebutkan bahwa rencana pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) tengah dikaji dan mendapat dukungan dari Bea Cukai. 

“Kami berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi peredaran rokok ilegal,” ucapnya. 

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tasikmalaya, Budhi Irawan, melaporkan 36 penindakan selama 2024. 

Temuan meliputi 18 liter minuman beralkohol, 91.352 batang rokok ilegal, dan 120 butir narkotika serta psikotropika. 

“Laporan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penindakan ini. Kami juga menggunakan teknologi Cyber Crawling untuk memantau aktivitas daring terkait peredaran rokok ilegal,” jelas Budhi. 

Ia mengajak masyarakat melaporkan pelanggaran melalui hotline atau aplikasi daring yang tersedia.  

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Ciamis, Amin Mabruri, memberikan apresiasi atas kinerja tim pengelola DBHCHT meski terdapat beberapa catatan. 

“Operasi bersama telah berjalan efektif, meskipun pengumpulan informasi masih perlu ditingkatkan,” kata Amin.

Ia juga menyoroti peningkatan alokasi dana setiap tahun, yang saat ini melibatkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Meskipun realisasi anggaran belum maksimal, capaian kinerja menunjukkan penggunaan dana yang efisien,” ujarnya.  

Dengan evaluasi ini, pengelolaan DBHCHT diharapkan semakin optimal, baik dalam penindakan hukum maupun pemanfaatan dana. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal sekaligus memastikan penggunaan dana cukai yang transparan dan efektif.  

Editor : Asep Juhariyono