MK Batalkan Pasal 201 Ayat 5 UU Pilkada, Bupati Herdiat: Kami Ikuti Aturan yang Berlaku

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mencabut ketentuan pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dalam putusannya pada Kamis (21/12/2023). 

Keputusan ini menghasilkan perubahan signifikan terutama bagi kepala daerah hasil Pilkada tahun 2018 yang dilantik pada 2019.

Baca Juga

Nurhayati Serahkan Keputusan Gugatan Hasil Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ke Tim Pemenangan

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, H Herdiat Sunarya dan H Yana D Putra, yang terpilih pada Pilkada Serentak 2018 dan dilantik pada 20 April 2019, terkena dampak langsung dari keputusan MK ini. 

Sebelumnya, DPRD Ciamis telah menggelar rapat paripurna pada 5 Desember 2023 dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan mereka yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2023.

Namun, MK membatalkan ketentuan pasal tersebut, memastikan masa jabatan Bupati Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Yana D Putra berlangsung utuh hingga akhir masa jabatan (AMJ) pada 20 April 2024.

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Beri Catatan Penting untuk KY, MA dan MK Saat RDP

Bupati Herdiat Sunarya menyambut keputusan MK dengan sikap taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Ia menyatakan kesiapannya mengikuti ketentuan, baik yang mengarah pada tanggal 31 Desember 2023 maupun 20 April 2024.

“Kalau ketentuannya sampai tanggal 31 Desember 2023, kami siap. Bila sekarang setelah ada keputusan MK, yakni sampai akhir masa jabatan (AMJ) tanggal 20 April 2024, kami taat dan patuh atas aturan yang berlaku,” kata Herdiat Sunarya.

Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi aturan yang berlaku, dan apapun keputusan yang diambil, baik itu berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023 atau 20 April 2024, tidak akan menjadi masalah.

“Mau sampai tanggal 31 Desember (2023) tidak jadi masalah. Kalau ketentuannya sampai tanggal 20 April (2024), kami pun siap. Tidak ada masalah,” tambahnya.

Setelah rapat paripurna DPRD Ciamis pada 5 Desember 2023, Bupati Herdiat Sunarya awalnya bersiap untuk memindahkan kantor dan menyelesaikan administrasi terkait akhir masa jabatannya. 

Namun, dengan adanya keputusan MK pada 21 Desember, rencana tersebut ditunda hingga menjelang akhir masa jabatan pada 20 April 2024 mendatang.

Editor : Asep Juhariyono