APH Diminta Melakukan Audit Penggunaan Anggaran di Bendungan Padawaras 

Delapan desa di wilayah Kecamatan Cipatujah melakukan pertemuan bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep sopari Al Ayubi, dari Fraksi PPP Hidayat Muslim, dari Fraksi Partai Golkar Ending Sunaryo, dari Fraksi Partai Gerindra Yayat Hidayat. 

Yang juga dihadiri dari Dinas Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, BBWS, UPTD SDA Ciwulan Cilaki, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta seluruh unsur lapisan masyarakat. 

“Itu merupakan pertemuan lanjutan atas tuntutan masyarakat pengguna air bendungan irigasi Padawaras terkait tidak maksimalnya pelayanan saluran irigasi ke delapan desa, dimana bendungan irigasi hanya mampu mengairi Desa Tobongjaya, Bantarkalong, dan Darawati saja. 

Ini persoalan serius manakala penduduk di delapan desa tersebut 90% kehidupannya petani khususnya penggarap sawah dimana sarana pengairannya sangat tergantung pada saluran irigasi, namun faktanya tidak terlayani dengan baik bahkan cenderung ada pembiaran dari pihak pengelola selama berpuluh-puluh tahun lamanya. 

Sehingga kami bersepakat menuntut agar pihak pengelola bisa membagikan air ke hilir secara adil dan merata,” papar Kepala Desa Padawaras Yayan Siswadi. 

Banyak hal yang menjadi tuntutan dari para kepala desa disana yang diantaranya perbaikan sarana prasarana irigasi secara menyeluruh agar tidak ada gangguan dalam penyalurannya, karena banyak pekerjaan infrastruktur yang asal asalan yang mengakibatkan saluran air tidak lancer. 

Mereka juga meminta kinerja petugas pintu air supaya di evaluasi kembali karena mayoritas petugas pintu air bukan orang asli Kecamatan Cipatujah apalagi orang yg berdomisili di desa yg terairi air irigasi tersebut, diminta supaya ada keterbukaan dalam perekrutannya serta bisa menempatkan putra daerah sebagai penyeimbang tugas di lapangan. 

“Persoalan ini sudah kami sampaikan kepada pihak berwenang dalam pengelolaannya, makanya mereka kami undang dalam agenda peninjauan ke lapangan saluran irigasi dan Bendungan Padawaras ini. 

Hanya saja memang kalau menyangkut anggaran pemerintah, tidak bisa begitu saja. Harus menunggu pembahasan dan pengalokasian anggarannya, mudah-mudahan saja tahun depan bisa segera mulai dilakukan perbaikan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi.

Editor : Asep Juhariyono