Demonstrasi Tolak Perppu UU Cipta Kerja di Depan DPRD Kota Tasikmalaya Diwarnai Aksi Saling Dorong

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Aksi demonstrasi dari Aliansi Tasikmalaya Bergerak (ATB) di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya diwarnai aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat keamanan, Selasa (28/2/2023).

Massa aksi dari Serikat Buruh Migas Tasikmalaya (SBMT) yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) ini, menuntut DPRD Kota Tasikmalaya untuk menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan tenaga kerja.

Baca Juga

VIDEO: Baliho Caleg PSI di Sekretariat Posko Pemenangan Dibongkar oleh Sejumlah Massa Aksi

Para pendemo terus berdatangan ke depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang. Mereka pun kemudian memaksa merangsek ke gerbang pintu masuk DPRD.

Pengunjuk rasa yang terus merangsek dan memaksa ingin masuk ke halaman DPRD mendapat penjagaan dan diadang oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Kota Tasikmalaya. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan pun tak terelakan.

Dalam aksinya tersebut, massa aksi pun membakar ban bekas di depan jalan. Para orator pun saling bergantian berorasi menyampaikan aspirasnya.

Baca Juga

Baliho Caleg PSI di Sekretariat Posko Pemenangan Dibongkar oleh Sejumlah Massa Aksi

Setelah berorasi selama berjam-jam, akhirnya sejumlah demonstran pun diperbolehkan masuk ke ruang paripurna DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka pun beraudiensi dengan perwakilan anggota dewan.

Koordinator aksi, Muhammad Rafi Paza mengatakan, aksi yang dilakukan bersama masyarakat buruh tersebut adalah bentuk sikap penolakan terhadap pengesahan Perppu Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menuai sorotan karena merugikan rakyat.

"Salah satunya adalah tak melibatkan partisipasi publik. Isinya tak jauh beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya,” kata Rafi.

Menurutnya, dalam perppuu tersebut terdapat banyak pasal yang bermasalah dan tidak pro terhadap para pekerja dan masyarakat. "Lalu terkait eksploitasi lahan bahwa pengusaha bisa bebas menggerogoti alam," ucapnya.

Dalam aksinya tersebut, lanjut Rafi, pihaknya meminta pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya untuk menolak pengesahan Perppu Undang-Undang Cipta Kerja.

"Makanya kami satu suara menolak dan meminta pimpinan DPRD menyatakan sikap menolak pengesahan aturan itu," jelasnya.

Ia menuturkan, hasil dari audiensi dengan perwakilan anggota dewan di ruang paripurna mendapatkan hasil yang positif.

"Hasilnya alhamdulillah, walaupun pimpinan DPRD tidak ada, tapi beberapa fraksi yang menerima kami menandatangani pernyataan sikap kami. Mudah-mudahan mereka komitmen dan menyampaikan hal ini ke pusat, tak sebatas omongan belaka,”.

“Kami akan terus mengawal perppu ini. Apabila disahkan DPR RI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya.

Editor : Asep Juhariyono