JAKARTA, iNewsTasikmalaya.id – Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2025, Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) mendesak pemerintah untuk segera memulihkan kuota Beasiswa Pendidikan Indonesia yang sebelumnya dipangkas drastis. Mereka menyoroti dampak kebijakan ini terhadap nasib ratusan dosen, guru, dan pelaku budaya yang kini terjebak dalam ketidakpastian.
Tuntutan tersebut dialamatkan kepada tiga kementerian utama, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktistek), serta Kementerian Kebudayaan. Aliansi meminta agar visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, segera diwujudkan secara konkret.
“Banyak yang sudah memulai studi sejak semester ganjil 2024 dengan status mandiri, berharap kuota beasiswa akan kembali. Namun, kenyataannya mereka harus berjuang sendiri, bahkan sampai menjual aset, meminjam uang, hingga meninggalkan pekerjaan,” ungkap Hijrah, Ketua Aliansi Pejuang BPI.
Dalam pengumuman terakhir pada Oktober 2024, dari sekitar 2.500 pendaftar hanya 194 peserta yang dinyatakan lolos. Sementara itu, banyak yang telah mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dan memenuhi semua persyaratan administratif, justru tidak mendapatkan kejelasan pendanaan.
Aliansi menyebut kondisi ini bukan hanya membebani secara finansial, tetapi juga secara psikologis dan moral. Banyak dari mereka yang kini menjalani studi tanpa kepastian, meski telah berkomitmen penuh untuk melanjutkan pendidikan demi pengabdian di dunia pendidikan dan kebudayaan.
Empat Tuntutan Utama Aliansi Pejuang BPI
1. Pemulihan kuota beasiswa BPI secara menyeluruh, termasuk untuk jenjang S2 yang hingga kini belum tersentuh, meski S3 telah mendapat tambahan kuota sebanyak 739 peserta.
2. Prioritas beasiswa bagi dosen, guru, dan pelaku budaya yang sudah lulus seleksi dan tengah aktif kuliah dengan biaya pribadi.
3. Evaluasi sistem seleksi, termasuk syarat LoA dan prosedur rekrutmen, agar lebih transparan dan akuntabel.
4. Reformulasi kebijakan beasiswa agar berpihak pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, aliansi mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendasmen, Kemdiktistek, Kemenbud, hingga Istana Negara.
Panggilan untuk Keadilan
Aliansi Pejuang BPI menegaskan bahwa kualitas pendidikan nasional tidak akan terwujud jika para pendidik dan pelaku budaya justru dikorbankan oleh sistem. Mereka menyerukan agar negara hadir dan bertanggung jawab terhadap nasib para pendidik yang sedang berjuang menempuh pendidikan demi kemajuan bangsa.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya berbicara visi, tapi juga menjamin kepastian. Jangan biarkan para pendidik ini berjuang sendirian,” tegas Edwin, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
