BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, nasib pekerja di Kota Banjar kembali menjadi sorotan.
Kota ini masih memegang predikat sebagai daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah di Jawa Barat, kondisi yang kian menyulitkan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar Federasi Serikat Buruh Militan (SPSBB F SEBUMI), Irwan Herwanto, menyoroti bahwa selain UMK yang rendah, banyak perusahaan justru membayar buruh di bawah standar yang telah ditetapkan.
"Banyak perusahaan membayar upah di bawah UMK, bahkan menunggak gaji," ujarnya.
Tak hanya itu, buruh yang mengambil cuti karena sakit atau haid sering kali tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Hal ini semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Banjar, terutama di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Banjar, Sunarto, mengakui bahwa masihada perusahaan nakal yang membayar karyawannya di bawah UMK.
"Ya masih ada sih, tapi tidak banyak. Kami juga selalu memberikan arahan saat melakukan pengawasan rutin ke setiap perusahaan,"ujarnya. Rabu (30/4/2025).
Selain itu, Sunarto juga mengakui posisi UMK Banjar memang masih paling rendah di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa kenaikan UMK tahun ini mencapai 6,5%, tetapi tetap tidak mampu mengangkat posisi Banjar dibandingkan daerah lain.
"Kenaikan tahun ini cukup besar, 6,5%, tetapi tetap saja paling rendah di Jawa Barat," ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa kondisi ekonomi nasional yang belum stabil menjadi tantangan tersendiri. Sunarto berharap bahwa di bawah kepemimpinan wali kota baru, kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh bisa mulai diterapkan.
"Mudah-mudahan ke depannya dengan wali kota baru dan banyaknya program yang dirancang, kondisi buruh bisa lebih baik," tambahnya.
Para buruh di Kota Banjar berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pengakuan masalah, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi. Dengan adanya perubahan kepemimpinan di tingkat kota, mereka menanti kebijakan yang lebih berpihak dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
