BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Sulitnya lapangan pekerjaan dinilai menjadi penyebab utama keresahan serta kegelisahan masyarakat di Kota Banjar, Jawa Barat, dalam mencari kesejahteraan.
Penilaian tersebut disampaikan oleh enam bakal calon kepala daerah yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 saat mengikuti acara Sarasehan Jilid II di Gedung DPRD Kota Banjar, Minggu (21/7/2024).
Keenam bakal calon wali Kota Banjar itu adalah Sudarsono (Politisi Partai Golkar), Syamsudin (Kepala Desa Jajawar), Supriyadi (Politisi PKS), Dani Danial Muhklis (Mantan Ketua KPU Banjar), Mujamil (Politisi PPP), dan Sulyanati (Anggota Forum Peningkatan Status Kotif Banjar).
Berikut keresahan dan janji surga enam bakal calon wali Kota Banjar:
Sudarsono
Sudarsono menilai bahwa selama dua puluh satu tahun Banjar berpisah dari Kabupaten Ciamis, persoalan lapangan kerja ini menjadi keresahan yang paling dirasakan oleh masyarakat.
Ia menilai persoalan ini terjadi karena kurangnya langkah-langkah atau perhatian pemerintah dalam mengatasi persoalan lapangan kerja di Kota Banjar.
"Menurut saya, keresahan masyarakat di Kota Banjar yang paling utama itu terkait lapangan pekerjaan. Ya, boleh dikatakan 21 tahun ini (lapangan kerja) kurang diperhatikan oleh pemerintah," kata Sudarsono.
Untuk mengatasi persoalan ini, Sudarsono menilai bahwa pemerintah harus hadir memberikan perhatian dan solusi yang baik agar persoalan lapangan kerja bisa diatasi.
Salah satu solusi yang diusulkannya adalah dengan membuka peluang investasi. Kendati demikian, dirinya yakin bahwa hal ini bisa mengatasi keresahan masyarakat terkait lapangan pekerjaan.
"Karena saya nilai perhatian mengenai lapangan pekerjaan di Kota Banjar ini sangat kurang, jika dinilai dari angka 1 sampai 10, kinerja pemerintah bagi saya hanya tepat di skor 5. Solusi untuk menghadirkan investasi ke Banjar," ujarnya.
Syamsudin
Senada dengan Sudarsono, Kepala Desa Jajawar Syamsudin, yang juga hadir sebagai bakal calon wali kota dalam acara sarasehan ini menilai bahwa kondisi Kota Banjar saat ini sangat terpuruk, baik dalam hal krisis lapangan kerja maupun aspek lainnya.
Bahkan menurutnya, dengan keadaan tersebut, persoalan yang paling meresahkan dan membuatnya gelisah adalah terkait keberlangsungan hidup.
Syamsudin mengatakan, bahwa di Kota Banjar saat ini banyak kalangan yang mana untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit, contohnya untuk membeli makan sehari tiga kali layaknya manusia pada umumnya.
Sehingga, ia berpikir selain memperhatikan persoalan lapangan pekerjaan, pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian bantuan sosial dan tentu harus tepat sasaran.
"Solusinya, bansos harus ditingkatkan dan tentunya harus tepat sasaran sesuai yang harus dilakukan. Ini harus tetap dilanjutkan dan diluaskan. Untuk penilaian saya pada kinerja pemerintah selama 5 tahun ini, jika dari angka 1 sampai 10, skornya 8,5," ucap Syamsudin.
Supriadi
Bakal calon wali kota yang diusung dari Partai Keadilan Sejahtera ini tidak berbeda jauh dalam memberikan penilaian mengenai persoalan keresahan dan kegelisahan terkait kondisi perjalanan Banjar selama 21 tahun ini.
Sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan memang menjadi persoalan utama yang harus dipikirkan para calon wali kota ke depan.
Namun, selain itu, ia pun menyampaikan keresahan terkait kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang dianggap belum maksimal.
"Terkait pelayanan publik di bidang kesehatan, banyak masyarakat Banjar yang sudah tercover BPJS, namun pelayanan BPJS ini masih terkesan lambat, jadi harus diperbaiki supaya masyarakat benar-benar terlayani," ujar Supriadi.
Kemudian mengenai pelayanan parkir yang kondisinya masih terkesan semrawut tanpa bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang maksimal.
"Lalu terkait pelayanan parkir yang semrawut dan dari parkir yang semrawut itu cuma bisa menghasilkan PAD Banjar sebesar 250 juta, belum maksimal dan harus diperbaiki," kata Supriadi.
"Pendidikan juga bermasalah. Kemudian, terkait ekonomi, ekonomi di Banjar ini baru sampai 11 persen dan ini luar biasa. Semoga ada perbaikan-perbaikan ke depan. Skor untuk kinerja Pemerintah Kota Banjar 5 tahun ke belakang itu 5," sambungnya.
Dani Danial Muhklis
Mantan Ketua KPU Kota Banjar periode 2013-2023 ini memberikan penilaian terhadap perjalanan Banjar 21 tahun ini berdasarkan hasil konten inspirasi atau berdiskusi dengan masyarakat belakangan ini.
Dalam setiap kegiatan yang dilakukannya selama empat bulan terakhir ini, ia menemukan banyak keresahan yang disampaikan masyarakat dan tentu itu menjadi keresahan bagi sosok pemimpin sepertinya.
"Banyak masyarakat di Banjar ini mengeluhkan terkait persoalan pengangguran. Hampir setiap saya melakukan dialog, hal itu selalu banyak disampaikan dan itu menjadi semacam kekhawatiran mereka tentang bagaimana masa depan dunia kerja di Kota Banjar," ujar Dani.
Selanjutnya mengenai kesejahteraan, contohnya banyak tutor-tutor dunia pendidikan, salah satunya PAUD, yang menyampaikan keresahannya terkait kesejahteraan.
"Untuk mengatasi hal itu, solusi yang harus dibangun adalah bagaimana pemimpin bisa menghadirkan kesejahteraan, bagaimana pemimpin bisa menjamin kenyamanan atau jaminan sosial yang harus dihadirkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, skor 7 untuk kinerja pemerintah selama 5 tahun sebelumnya," kata Danial.
Mujamil
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjar Mujamil memberi penilaian bahwa setiap keresahan yang dialami masyarakat itu muncul tergantung dengan siapa orang tersebut berkomunikasi.
"Jika kita berkomunikasi dengan orang pendidikan, maka keresahan mengenai pendidikan yang muncul. Jika kita berkomunikasi dengan yang berusaha, maka keresahan untuk ingin berusaha lebih baik. Ketika berkomunikasi dengan tokoh agama, tentu bagaimana mereka bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan yang Maha Esa," kata Mujamil.
" Sehingga secara keseluruhan bagaimana Pemerintah Kota Banjar itu bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga keluhan-keluhan yang bermacam-macam ini bisa teratasi," lanjut dia.
"Tapi selama 15 tahun saya di DPRD, ketika saya reses, yang paling banyak muncul adalah tentang usaha dan lapangan kerja. Itu yang paling ditanyakan. Saya memberi skor 7 untuk kinerja pemerintah selama ini," kata dia menambahkan.
Sulyanati
Anggota Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB), Sulyanati, juga berpendapat bahwa keresahan di Kota Banjar ini masih banyak dirasakan masyarakat, baik dalam hal lapangan pekerjaan, investasi kesejahteraan sosial, dan infrastruktur.
"Keresahan-keresahan masyarakat ini akan tergambarkan secara statistik. Inkam per kapita kita itu paling rendah se-Jawa Barat, sehingga solusi untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan segala aspek yang memang membuat resah masyarakat di Kota Banjar ini. Saya memberikan skor 7 untuk kinerja Pemerintah Banjar 5 tahun ke belakang ini," tuturnya.
Kendati demikian, mampukah para kandidat bakal calon wali Kota Banjar ini mengatasi keresahan dengan solusi yang mereka sampaikan setelah terpilih menjadi kepala daerah di Kota Banjar?
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
