Minim Koordinasi, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya Sindir Keras KCD Pendidikan Wilayah XIII Jabar

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Suasana pembukaan Ekspo Pendidikan 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mendadak menjadi sorotan publik. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, melontarkan kritik tajam kepada Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat yang dinilai minim komunikasi dan kerap mengabaikan undangan resmi dari berbagai pihak.
Dalam sambutannya, Herdiat menyayangkan sikap tertutup KCD yang justru berada di wilayah Ciamis namun seperti enggan membangun hubungan sinergis dengan pemerintah kabupaten.
“Sudah berkali-kali diundang baik oleh DPRD, Dinas Pendidikan, bahkan oleh saya langsung selaku Bupati, tapi tak pernah hadir. Jangan merasa karena statusnya pejabat provinsi jadi bisa lepas dari koordinasi di daerah,” tegas Herdiat, Rabu (18/6/2025).
Kritik ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Kepala KCD XIII juga sempat menjadi sorotan ketika terjadi kegaduhan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu. Kala itu, banyak pihak kesulitan mendapatkan klarifikasi terkait kebijakan teknis dari KCD, bahkan ketika situasi membutuhkan respon cepat.
Herdiat menekankan bahwa meskipun wewenang pendidikan tingkat menengah berada di tangan pemerintah provinsi, namun tanggung jawab sosial dan moral tetap melekat pada pemerintah daerah. Karena siswa yang menempuh pendidikan itu tinggal dan tumbuh besar di Ciamis.
“Kami bukan ingin mengatur kewenangan provinsi, tapi jangan lupakan bahwa anak-anak itu warga Ciamis. Tentu kami berkepentingan terhadap kualitas dan keberlangsungan pendidikan mereka,” ujarnya.
Tak hanya mengkritik ketidakhadiran, Herdiat juga menyindir sikap pasif dan tertutup Kepala KCD XIII. Ia menilai, sikap demikian menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pembangunan pendidikan di daerah.
“Sepertinya Kepala KCD-nya sudah tidak betah di Ciamis. Padahal, untuk membangun dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ucap Herdiat dengan nada serius.
Ia kemudian membandingkan semangat sinergi lintas sektor. “TNI, Polri, Kejaksaan, semuanya punya tugas masing-masing. Tapi komunikasi dan koordinasi mereka tetap berjalan baik. Kenapa KCD tidak bisa?” imbuhnya.
Usai acara, perwakilan dari KCD XIII yang hadir, Rebecca, hanya memberikan jawaban normatif bahwa kritik Bupati akan disampaikan kepada pimpinan. Tak ada penjelasan konkret mengenai absennya Kepala KCD dalam berbagai forum penting. “Kami akan meneruskan masukan dari Pak Bupati ke atasan kami di KCD,” ujar Rebecca singkat.
Sayangnya, tanggapan tersebut dinilai kurang menggugah dan belum menyentuh akar persoalan yakni lemahnya kehadiran serta partisipasi aktif KCD dalam upaya pembangunan pendidikan di Ciamis.
Kondisi ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berdampak langsung pada peserta didik. Bahkan,
Ketua DPRD Ciamis sempat mengusulkan agar Kepala KCD XIII dipindahkan dari wilayah Tatar Galuh karena gagal menjalin hubungan fungsional dengan pemda.
Pemerhati pendidikan menilai bahwa hubungan yang harmonis antarinstansi menjadi kunci suksesnya pembangunan sektor pendidikan, termasuk di daerah. Tanpa sinergi yang kuat, kebijakan sehebat apa pun akan sulit dijalankan secara optimal di lapangan.
“Jangan sampai ego struktural mengorbankan masa depan generasi muda. Kita butuh pejabat yang hadir secara nyata, bukan hanya secara administratif,” pungkas Herdiat dalam penutup sambutannya.
Editor : Asep Juhariyono