FKPO dan Dewan Duduk Bersama Pikirkan Solusi Pencegahan Aktivitas Geng Motor di Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Mendorong penanganan dan pencegahan geng motor, Forum Komunikasi Pimpinan Ormas (FKPO) Kota Tasikmalaya melakukan audensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, pada Jumat (21/2/2025) kemarin.

Dalam audensi yang berlangsung si Gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya itu, para pimpinan Ormas menyampaikan pandangannya bahwa aktivitas geng motor bukan lagi kenakalan remaja, akan tetapi sudah masuk dalam kejahatan jalanan.

Yang mana, fenomena geng motor masih menjadi keresahan bagi maayarakat di Kota Tasikmalaya yang sudah bertahun-tahun belum juga ditemukan solusi pencegahan yang efektif.

Selain itun, FKPO Kota Tasikmalaya bersama berbagai unsur dari mulai TNI, Polri, DPRD, Pemkot Tasikmalaya, dan yang lainnya melakukan nota kesepahaman dengan 12 poin yang salah satunya pelarangan siswa membawa sepeda motor.

"Kesepakatan ini diharapkan membuahkan hasil yang nyata. Karena hal ini, perlu ada kebijakan lebih lanjut dari Pemkot dan DPRD.  Kita akan lakukan diskusi secara lebih teknis menunggu wali kota kembali dari Magelang," kata Sekretaris FKPO Kota Tasikmalaya, H Nanang Nurjamil.

Menurut dia, upaya pencegahan melalui kebijakan pemerintah berikut instrumennya juga tidak kalah penting meski untuk penindakan memang saat ini pihak kepolisian sudah bergerak melalui patroli dan penegakan hukum.

"Tidak bisa parsial, penindakan memang ada di aparat penegak hukum, tapi yang lebih penting adalah pencegahan, karena kalau penindakan berarti menunggu sudah ada korban,"ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu upaya pencegahan yang disepakati adalah penguatan larangan siswa di bawah umur membawa sepeda motor, termasuk ke sekolah.

"Pasalnya fasilitasi kendaraan kepada anak jadi pemicu pergaulan negatif yang salah satunya bergabung dalam geng motor. Secara regulasi, anak di bawah umur belum memenuhi syarat berkendara dan dipastikan tidak memilik SIM," ucapnya.
 
"Maka dari itu perlu penegasan dan penguatan dengan dibuatnya surat edaran tentang larangan anak-anak membawa motor ke sekolah dari Disdik, maupun KCD," sambungnya.

Dalam melawan atau membantu pemerintah maupun aparat, pihaknya akan membentuk Forum Pengawasan Pengendalian Pencegahan Kamtibmas (FP3K).

"Forum itu akan mengakar sampai ke tingkat RT dan RW sebagai upata pengawasan. Jadi mereka akann mendata anak-anakan yang memilii kendaraan, lalu memeriksa kamar takutnya ada sajam, miras atau bisa juga mereka terlibat klub motor," paparnya.

KPAID Kota Tasikmalaya, Rina Marlina menyampaikan sangat mendukung langkah  pencegahan aktivitas geng motor.

"Dengan catatan, kebijakannya tidak bertentangan dengan UU dan prinsip perlindungan anak yakni non diskriminasi, mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan paartisipasi anak. Serta prinsip keberlanjutan pendidikan," ujar Rina.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengaku pihaknya akan mengakomodir apa yang menjadi aspiriasi dari FKPO. "Kita akan bahas hal tersebut dengan unsur forkopimda. Tapi sekarang pak wali masih di Magelang, kita inginnya cepat," terang Aslim.

Selain itu, ia juga akan membahas larangan anak di bawah umur memakai sepeda motor termasuk ke sekolah. "Setelah dasarnya kuat, barulah bisa dilaksanakan melalui kebijakan. Dan itu juga akan kita bahas," tandasnya.
 

Editor : Asep Juhariyono