Parpol di Tasikmalaya Deklarasi Pemilu Damai 2024

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Sebanyak 18 pengurus Partai Politik (Parpol) di Kota Tasikmalaya melakukan Deklarasi Pemilu Damai 2024, Rabu (16/8/2023).

Pelaksanaan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Metro di Jalan HZ Mustofa, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya tersebut turut dihadiri TNI-Polri, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, serta instansi lainnya yang ada di Kota Tasikmalaya.

Baca Juga

KPU Ciamis Gelar Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2024

Ke 18 pengurus parpol peserta pemilu berikrar untuk pemilu damai 2024 dengan menjaga keamanan, kenyaman, dan kondusivitas.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Ade Zaenul Mutaqin mengatakan, digelarnya Deklarasi Pemilu Damai 2024 tersebut guna menghindari sebuah konflik, baik itu para peserta pemilu ataupun dikalangan masyarakat itu sendiri.

"Kami dalam kesempatan kali ini beserta parpol juga unsur pemerintahn dan juga TNI-Polri dan masyarakat membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2024 yang kondusif, damai, dan aman," kata Ade.

Baca Juga

Perjalanan Politik Mantan Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis Maju di Pilkada 2024

Menurutnya, poin yang harus dijadikan komitmen bagi para peserta pemilu tersebut adalah menghindari yang namanya sebuah politisisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Yang pertama adalah bahwa sama-sama untuk menghindari politisisasi SARA, kemudian juga menyelesaikan segala persoalan itu dalam koridor peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Kemudian juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (PJ) Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah menuturkan, bahwa semua parpol dan seluruh elemen masyarakat sudah siap mendukung suksesnya Pemilu Damai 2024 mendatang, dengan cara menghormati hak-hak perbedaan masing-masing serta menghindari hoax atau kampanye hitam.

Baca Juga

VIDEO: Mobil Parpol Tabrak Sepeda Motor di Tasikmalaya, 2 Orang Tewas

Guna menghindari pelanggaran pemilu dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Cheka menyebut, bahwa perlunya sosialisasi tentang pemilu ke ASN.

"Yang pertama sosialisasi ke seluruh ASN, saya kira secara umum ASN sudah tahu yang harus dilakukan baik itu pemda maupun dari instansi terkait," pungkasnya.

Editor : Asep Juhariyono