"Tasikmalaya itu kota madrasah, kota santri. Ruang-ruang itu harus kita perjuangkan. Karenanya, kami melakukan aksi," tambah dia
Ia menyebut, di Kota Tasikmalaya ada sekitar 5.000 lebih madrasah diniyah. Pihaknya tidak menolak terkait sekolah menerapkan full day school, hanya saja, para guru madrasah meminta penjabaran terkait isi dalam perpres tersebut.
"Kami bukan menolak full day school. Namun meminta penjabaran isi perpres, agar tidak mengganggu tatanan pendidikan di madrasah. Apalagi Kota Tasikmalaya sudah memiliki perda madrasah. Saya pikir sudah jelas komitmen pemkot. Namun tetap harus ada pengawasan, agar madrasah tetap terjaga," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, mengaku menyadari keresahan massa aksi, karena ada kekhawatiran jika jam ASN dalam hal ini juga termasuk pengajar di jenjang SDN hingga SMP hanya lima hari, maka dikhawatirkan akan menambah jam pelajaran hingga sore hari.
"Saya menyadari hal tersebut, sehingga tidak memungkinkan siswa-siswi untuk pergi ke madrasah untuk menimba ilmu agama jika ada penambahan jam pelajaran sampai sore," kata Aslim.
Editor : Asep Juhariyono