Tatang menambahkan, SMA Negeri di Kota Tasikmalaya seharusnya bisa menjadi penyangga bagi siswa dari Bungursari yang akan melanjutkan pendidikan mereka. Namun, SMA 2 yang lebih dekat dengan Bungursari justru tidak diberikan jalur zonasi khusus.
"Idealnya, untuk meng-cover Bungursari adalah SMA 2, tapi SMA 2 tidak ada jalur zonasi khusus. Kami mempertanyakan prosedur dan regulasi yang digunakan. Ini baru SMA 4 saja," terang Tatang.
Selain itu, Tatang mengungkapkan kecurigaan adanya rencana atau plotting yang dilakukan KCD Wilayah XII pada sistem PPDB 2024 ini, karena ditemukan bahwa beberapa siswa yang lolos dalam jalur zonasi khusus sebelumnya bersekolah di wilayah Ciawi.
"Zonasi khusus baru terdengar tahun ini. Masalah penerapan jalur zonasi khusus ini harus dievaluasi oleh provinsi dan pusat. Apakah jalur zonasi ini layak dipertahankan?" tegas Tatang.
Tatang menyebutkan bahwa 27 siswa asal Bungursari lolos masuk SMA Negeri di Kota Tasikmalaya, namun dari jumlah tersebut, lima belas siswa adalah penerima kuota khusus.
"Ini harus dipublikasikan agar kita mengetahui prosesnya. By name, siapa yang mengondisikan ini?" bebernya.
Di tempat terpisah, Kasubag TU KCD Pendidikan XII Wilayah Tasikmalaya, Yandi, mengatakan bahwa kuota khusus bukan hanya ada di Tasikmalaya, tetapi juga di seluruh KCD di Provinsi Jawa Barat.
"Kuota khusus bukan hanya di Tasikmalaya, seluruh KCD dari 1-13 ada kuota khusus. Kami tidak mengirim nama siswanya. Mereka yang termasuk di blank spot zonasi itu harus diperhatikan," kata Yandi melalui sambungan telepon.
Menurut Yandi, kuota khusus ini merupakan keputusan hak prerogatif dari kepanitiaan PPDB provinsi. "Di dalam aplikasi ada keterangan kuota khusus, dasar hukumnya ada," tandasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
