TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Warga Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, dan Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, berunjuk rasa ke Kantor Bupati Tasikmalaya, Selasa (16/5/2023).
Warga menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya untuk segera memperbaiki jalan rusak di daerahnya yang sudah 15 tahun belum diperbaiki.
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Masyarakat Bersatu (GERAMM) tiba di Kantor Bupati Tasikmalaya sekira pukul 10.00 WIB. Massa datang dengan puluhan mobil truk.
Dalam orasinya, massa aksi menyebut jika Jalan Parungkadongdong, Gorowong, dan Singkup, sudah belasan tahun rusak dan belum pernah diperbaiki.
Warga juga membawa spanduk bertuliskan kekecewaan terhadap Pemkab Tasikmalaya yang dinilai diam saja dengan kondisi banyaknya jalan yang rusak. Selain itu, massa aksi juga membawa spanduk bergambar jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Tasikmalaya.
"Pertama kami datang dari Desa Baru Mekar dan Desa Sirna Jaya, ada beberapa tuntutan kami khususnya insprastruktur jalan di kami, Jalan Parungkadongdong, Gorowong, Singkup, yang statusnya adalah itu jalan kabupaten," kata Koordinator Lapangan GERAMM, Mujib Rahman Wahid.
Mujid mengatakan, aksi tersebut murni aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa. Pihaknya merasa miris melihat jalan yang hampir 15 tahun rusak tersebut belum satu kalipun diperbaiki oleh pemerintah.
Ia menyebut, hampir tiga periode pergantian bupati dan dua periode kepemimpinan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin, Jalan Parungkadongdong, Gorowong dan Singkup tidak pernah disentuh sama sekali.
"Menurut saya itu sangat miris ketika status jalan kabupaten namun kondisinya hampir 15 tahun tidak tersentuh sama sekali," ucapnya.
Ia menyampaikan, pihaknya membawa beberapa tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya ingin Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto melakukan peninjauan dan melihat secara langsung jalan rusak yang selama ini tidak pernah ada perbaikan, khususnya yang ada di dua kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Parungponteng.
"Lalu yang kedua menjadikan jalan tersebut menjadi skala besar prioritas dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga kami menuntut bahwasannya pembangunan di 2023-2024, saat kami tidak ingin dilibatkan hanya momentun politik saja," jelas dia.
Dikatakan Mujib, imbas dari jalan dengan kondisi yang rusak, tentunya mengakibatkan banyaknya para pengendara ataupun masyarakat yang melintasi jalan tersebut sering terjadinya kecelakaan. Selain itu, jalan tersebut juga mempengaruhi terhadap kemajuan suatu daerah.
"Kami menuntut masalah perbaikan jalan ini karena ini berpengaruh kepada masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara sering terjadinya kecelakaan, makanya kami tidak ingin berdiam saja, kami ingin usut ini sampai tuntas," ungkapnya.
Ia menegaskan, kegagalan seorang pemimpin itu salah satunya adalah tidak mau menemui rakyatnya, sehingga pihaknya memastikan akan terus menunggu Bupati Tasikmalaya.
"Katanya bupati sedang tidak ada di kantor sedang di luar, itu catatan jika bupati tidak menemui kami, kami akan menginap di sini," pungkasnya.
Sementara itu, Tisna (34) salah seorang warga yang ikut dalam aksi unjut rasa mengatakan, jalan rusak di wilayahnya tersebut berimbas kepada pendidikan dan kesehatan.
Dirinya berharap, Pemkab Tasikmalaya mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan hanya dibutuhkan saat kepentingan politik saja.
"Dulu ada masyarakat melahirkan di jalan akibat jalan rusak itu, jangan sampe ada lagi kaya begituan, jangan hanya dibutuhkan kami sebagai masyarakat itu pas pemilihan saja, tapi pas ada keingingan dari masyarakat tidak didengar," ucap Trisna.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
