TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ihya As-Sunnah Kota Tasikmalaya, Ustaz Maman Suratman, angkat bicara terkait aksi unjukrasa sekelompok massa soal pembangunan ponpesnya di Kampung Nendeut, Desa Sukaraharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, dalam perjalanan pembangunan pondok untuk santri putra di wilayah Cisayong mulai dari pembebasan tanah, perizinan dari pemerintah maupun dari warga sekitar berjalan lancar.
Ia menilai, aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat gabungan dari alim ulama, pimpinan ponpes, ormas Islam, dan lainnya se-Kecamatan Cisayong hanya miskomunikasi di antara beberapa orang yang berkaitan dengan rencana pembangunan ponpesa Ihya As-Sunnah 2 di Cisayong.
“Jadi perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwa sebetulnya tidak ada polemik yang ada itu adalah miskomunikasi di antara beberapa orang berkaitan dengan keberadaan kami dengan rencana pembangunan pondok pesantren ya sunnah 2 di Cisayong,” kata Ustaz Maman, Sabtu (4/2/2023).
Dia menjelaskan, pihaknya mengawali kegiatan pembangunan ponpes As-Sunnah 2 sejak 2019 dengan melakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan transaksi pembelian lahan kepada yang punya wilayah.
“Tentunya kami juga berkomunikasi dan kami dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ada di antaranya Ketua MUI, ketua pemuda, dan tokoh masyarakat yang lainnya. Kami mencoba lebih jauh daripada ruang lingkup desa dengan kami diarahkan untuk bertemu ketua MUI kemudian juga beberapa tokoh Forum Silaturahmi Cisayong yang disebut dengan Forsil,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Ustaz Maman, pihaknya terus membangun komunikasi dan silaturahmi untuk menjelaskan sekaligus memberikan profil pesantren dalam bentuk CD dan tulisan kepada tokoh masyarakat di Desa Sukaraharja.
“Kami sudah tempuh semuanya, mulai dari sosialisasi, tahapan demi tahapan dan izin dari pemerintah sudah kami kantongi,” ungkapnya.
Ustaz Maman mengatakan, pembangunan Ponpes Ihya As-Sunnah 2 di Cisayong sebagai bagian dari pengembangan pesantren yang saat ini di ponpes pertamanya di wilayah Paseh, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sudah penuh.
“Di sana (Cisayong) itu untuk pondok asrama putra. Luasnya sekitara 6 hektar. Rencananya akan dibangun sarana lain seperti lapangan sepak bola dan kolam renang. Selain itu, ada area peternakan dan pertanian sebagai sarana pendidikan,” ujarnya.
Ia menyebut, bahwa lembaga pendidikan yang nantinya dilaksanakan di Cisayong merupakan tingkatan untuk SMA sederajat. Ustaz Maman memastikan bahwa lembaga bukan lembanga yang tidak terkontrol oleh pemerintah.
Untuk pendidikan tingkat SMA di bawah arahan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pesantrennya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan tentunya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Forum Pondok Pesantren (FPP).
“Jadi untuk sekolahnya kami itu di bawah dinas pedidikan dan ponpesnya di bawah Kemenag serta MUI dan juga Forum Pondok Pesantren yang memang lembaga resmi di negara kita,” jelasnya.
Ustaz Maman menambahkan, dalam pembangunan ponpes di Cisayong tersebut pihaknya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan restu dari tokoh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
“Semua perizinan sudah lengkap semua. Termasuk restu dari warga sekitar,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, ormas Islam, dan tokoh masyarakat Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berunjukrasa di Jalan Raya Cisayong, tepatnya di Kampung Neundeut, Desa Sukaraharja, Kecamata Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (3/2/2023).
Aksi unjukrasa diawali dengan pembacaan tawasul. Setelah itu, massa aksi membacakan pernyataan sikap terkait dengan ajaran kelompok radikalisme, salafi wahabi, syiah, dan kelompok sesat lainnya.
Koordinator aksi, Septian Hadinata mengatakan, aksi tersebut merupakan gerakan moral yang dilakukan oleh para kyai, pimpinan pondok pesanren, ormas, dan tokoh masyarakat, di dalam menjaga keutuhan dan kerukunan ahli sunnah waljamaah dari gangguan, khususnya radikalisme yang berbahaya bagi bangsa dan negara.
“Ini merupakan komitmen kami di Kecamatan Cisayong untuk tetap menjaga kondusifitas, khususnya kerukunan beragama di Cisayong. Pada prinsipnya kita memperkokoh ahli sunnah waljamaah,” kata Septian.
Disinggung aksi unjukrasa tersebut ada kaitannya dengan pembangunan salah satu pondok pesantren di wilayah Cisayong, Septian menuturkan, pihaknya sejauh ini tidak pernah menolak adanya pembangunan. Hanya saja, pihaknya ingin diajak musyawarah karena selama ini belum pernah menerima ajakan untuk musyawarah.
“Kami tidak pernah menolak, tolong dicatat. Kami ingin diajak musyawarah karena selama ini belum pernah ada musyawarah. Dan kami melihat dari proses pembangunan ini dalam catatan kami ada poin-poin yang kami anggap itu keluar dari koridor-koridor kenegaraan,” ucapnya.
“Makanya kami meminta kepada pak bupati daripada menimbulkan konflik, kami mendahulukan mana yang madarat dan mana manfaat. Kami ingin setiap yang masuk ke Cisayong mematuhi aturan kenegaraan dan menghargai adat istiadat setempat, khsusunya yanga ada di Cisayong,” sambungnya.
Menurutnya, terkait soal perizinan pembangunan dan ada beberapa kegiatan yang sifatnya keagamaan harus dimusyawarahkan dengan majelis ulama setempat dalam hal ini MUI Cisayong.
“Nah, selama ini MUI Cisayong belum pernah diajak, sehingga kami tidak mau bangunan ini menjadi sebuah fitnah nantinya. Bangunan ini untuk apa, pahamnya apa, kami ingin jelas,” ujarya.
Massa aksi meminta Bupati Tasikmalaya untuk mengkaji, mengevaluasi kembali sekaligus menunda seluruh proses pengajuan perizinan berkaitan dengan rencana pendirian atau pembangunan lembaga pendidikan yang berlokasi di Kampung Neundeut, Desa Sukaraharja, Kecamata Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, sebelum diadakan musyawarah.
Para alim ulama juga menghimbau seluruh umat muslim di Kecamatan Cisayong untuk dapat bersatu dan menjauhkan diri dari prasangka buruk karena masalah perbedaan pendapat. “Persoalan khilafiah di Cisayong ini sangat toleransi. Kami sangat menghargai perbedaan,” ucapnya.
Massa aksi kemudian membubuhkan tanda tangan di atas baliho yang memuat tentang penyataan sikap bersama alim ulama, pimpinan pondok pesantren, ormas Islam, tokoh masyarakat terhadap ajaran kelompok radikalisme, salafi wahabi, syi'ah, dan kelompok sesat lainnya.
Aksi unjukrasa berjalan aman dan lancar dengan pengawalan dan pengamanan oleh petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan TNI. Massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
