TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Aksi demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa di Tasikmalaya ke DPRD Kota Tasikmalaya pada Jumat (8/4/2022) mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI, Satpol PP serta instansi lainnya.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Aszhari Kurniawan mengatakan, dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa ke DPRD Kota Tasikmalaya, pihaknya menurunkan 200 personel.
Kendati sempat ada miskomunikasi antara mahasiswa dan petugas pengamanan saat berlangsungnya aksi demonstrasi tersebut, tapi hal tersebut dinilai masih dalam batasan kondusif.
“Alhamdulillah selama aksi mahasiswa di DPRD Kota Tasikmalaya hingga selesai berjalan kondusif,” ujar Aszhari kepada sejumlah awak media.
Orang nomor satu di Polres Tasikmalaya Kota tersebut menuturkan, miskomunikasi antara massa yang berunjukrasa dengan petugas terjadi saat upaya negosiasi agar demonstrasi berjalan aman dan lancar. Namun, saat dirinya berbicara ada dari pihak pengunjukrasa yang merebut pengeras suara yang dipegangnya.
“Tadi memang sempat ada mis (miskomunikasi). Saat kami negosiasi, salah satu perwakilan mahasiswa mengaku bersedia untuk bertemu ketua (DPRD Kota Tasikmalaya). Tapi ketika ketua sudah masuk, mereka menolak kehadiran ketua. Saya tadi mencoba menyampaikan kalau ketua hadir bersama massa. Tapi mahasiswa merebut mikrofon (pengeras suara)," tuturnya.
Aszhari menyebut, selama berjalannya demonstrasi tersebut tak ada aksi pemukulan atau saling pukul antara petugas dengan pengunjukrasa. Mahasiswa pun akhirnya bisa masuk ke ruang paripurna dan menyampaikan aspirasinya.
"Alhamdulillah semua aman dan kondusif. Aksi mahasiswa pun berjalan lancar," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahasiswa Tasikmalaya yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Jumat (8/4/2022).
Aksi demonstrasi mahasiswa ini menolak kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Selama berjalannya aksi demo, berbagai kelompok mahasiswa terus berdatangan ke halaman DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka pun kemudian merangsek ke ke depan lobi DPRD dan sebagian masuk ke ruang paripurna.
Mahasiswa pun membacakan sejumlah tuntutan mereka, di antaranya menolak penundaan pemilu 2024, mendesak MPR agar tidak menggelar rapat Amandemen 1945 untuk merubah pasal masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Di samping itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menstabilkan harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya di tanah air.
Usai menyampaikan aspirasi dan segala tuntutannya, para mahasiswa pun meninggalkan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Editor : Asep Juhariyono