Nasib 1.100 Honorer di Tasikmalaya Bergantung pada Anggaran Daerah, DPRD: Fokus Tingkatkan PAD

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Sebanyak 1.100 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya masih menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian mereka. Hingga saat ini, ribuan tenaga non-ASN tersebut belum diangkat menjadi pegawai tetap.

Plt Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, menegaskan bahwa nasib para tenaga honorer sangat bergantung pada kondisi keuangan dan kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, proses pengangkatan honorer menjadi pegawai tetap tidak hanya persoalan kebijakan semata, melainkan juga erat kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah.

“Bukan karena kita tidak mau mengangkat mereka. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa anggaran kita cukup. Kita tidak ingin mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang terhadap kekuatan anggaran daerah,” ujar Hilman.

Dikatakan Hilman, salah satu faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengangkatan tenaga honorer adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menambahkan, bahwa setiap pengangkatan pegawai baru berarti penambahan beban belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah.

“Gaji mereka akan dibebankan kepada daerah. Ini membutuhkan analisis dan pembahasan khusus, apalagi jika harus dimasukkan dalam anggaran perubahan. Maka dari itu, prosesnya harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, maka akan terbuka ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemkot Tasikmalaya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

“Kami sedang berupaya keras bersama dinas terkait agar PAD Kota Tasikmalaya meningkat. Jika APBD kita bisa bertumbuh, maka sisa tenaga honorer yang belum terangkat bisa kita selesaikan secara bertahap,” ungkap Hilman.

Peningkatan PAD dinilai sebagai langkah strategis agar kebijakan pengangkatan honorer tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki basis pendanaan yang kuat dari kemampuan daerah sendiri.

Lebih lanjut, Hilman menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, jika anggaran dikelola secara optimal dan efisien, maka potensi untuk merekrut atau mengangkat lebih banyak tenaga kerja dapat lebih mudah direalisasikan.

“Kinerja dan efektivitas belanja daerah harus jadi perhatian. Jika kita bisa efisien dalam penggunaan anggaran, tentu akan ada ruang untuk memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk honorer,” paparnya.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) telah melakukan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan harapan agar ada kejelasan terhadap status dan masa depan tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai instansi Pemkot Tasikmalaya.

Para honorer berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka yang telah lama menggantung, terutama menjelang implementasi kebijakan nasional tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun-tahun mendatang.

Masalah pengangkatan tenaga honorer di Kota Tasikmalaya menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi komprehensif. DPRD Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk mencari solusi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan bisa menjadi dasar fiskal dalam menyelesaikan persoalan ini secara bertahap. Namun, hingga anggaran daerah memungkinkan, ribuan honorer masih harus bersabar menunggu kepastian nasib mereka.

Editor : Asep Juhariyono