100 Hari Pemerintahan Viman-Diky Dinilai Belum Berdampak, DPRD Desak Selesaikan Masalah Pokok

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Memasuki 100 hari masa kerja, pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Faizal dan Diky Chandra, masih menuai sorotan.

Belum terlihat lompatan berarti dalam tata kelola pemerintahan, bahkan sejumlah persoalan krusial dinilai belum tersentuh secara serius.

Kritik tajam disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi.

Ia menilai, sejak dilantik, pasangan Viman-Diky belum menunjukkan arah kebijakan yang terstruktur, terukur, maupun berdampak langsung kepada masyarakat.

“Belum ada progres yang terasa. Yang terjadi justru gejolak, dari demonstrasi masyarakat hingga kritik mahasiswa. Tiga masalah utama harus jadi prioritas, kekosongan jabatan di OPD, kekacauan perparkiran, dan kebuntuan proses perizinan minimarket,” ujar Kepler, Jumat (30/5/2025).

Menurut Kepler, kekosongan pejabat struktural di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hambatan utama dalam menjalankan program-program pemerintahan. 

Banyak posisi strategis di eselon II dan III yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), menyebabkan koordinasi dan implementasi kebijakan tidak maksimal.

“Sudah sejak era Pj Wali Kota Cheka hingga Asep, kekosongan jabatan ini belum dituntaskan. Sekarang, pemerintahan baru malah belum mengambil langkah berarti. Sulit mengevaluasi kinerja jika pucuk pimpinan OPD-nya belum definitif,” tegasnya.

Kepler juga menyoroti pentingnya penyusunan aturan daerah yang mendukung pendapatan asli daerah (PAD). Ia mendorong Pemkot segera merancang dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pajak dan retribusi.

“Tanpa payung hukum, kebijakan tak akan punya kekuatan. Jangan sampai nanti 100 hari kerja ini hanya jadi catatan tanpa makna. Kita khawatir justru akan jadi bahan evaluasi publik yang lebih luas,” ucapnya.

Masalah lain yang mendesak adalah penataan sistem parkir yang hingga kini masih amburadul di berbagai titik kota. Selain itu, proses perizinan untuk minimarket yang kerap dikeluhkan pengusaha lokal juga tak kunjung mendapat kejelasan.

“Penataan parkir harus diperbaiki agar tak jadi masalah sosial, dan perizinan minimarket perlu transparansi agar iklim investasi lebih sehat,” ungkap Kepler.

Ia berharap dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menunjukkan arah yang lebih jelas dan menyentuh persoalan mendasar, agar kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Viman-Diky bisa terbangun.

Editor : Asep Juhariyono