Kemenag Banjar Janji akan Tindak Oknum Lakukan Pungli Izin Operasional Madrasah Diniyah

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus menyatakan, bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) jika benar terbukti.

Fikri menyatakan itu setelah mencuat isu pungli yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Kemenag Banjar pada layanan pengurusan izin operasional di Lembaga Madrasah Diniyah.

"Menanggapi isu pungli yg baru-baru ini mencuat, kami ingin menegaskan bahwa Kemenag Kota Banjar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik pungli,"kata Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025). 

"Kalo memang ada pejabat di lingkungan Kemenag Kota Banjar yang terbukti melakukan pungli, saya tidak akan tinggal diam. Kami sudah punya aturan jelas, yaitu Keputusan Kepala Kemenag Kota Banjar Nomor 001 Tahun 2025, yang mengatur pencegahan pungutan liar dan gratifikasi. Artinya, semua pegawai harus bekerja dengan transparan dan sesuai aturan,"tambahnya.

Ia mengaku sebelumnya memang dirinya sudah mendapatkan laporan mengenai isu tersebut, namun saat itu kabar adanya praktik pungli itu masih dugaan. Kendati demikian, Fikri akan melakukan investigasi internal.

"Langkah pertama, kami pasti akan melakukan investigasi internal. Ada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menangani laporan semacam ini. Mereka akan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak yang terlibat. Kalo benar ada pungli, pasti kami tindak,"katanya.

Fikri juga menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan praktik pungli, khusunya pada pelayanan Kemenag Banjar hukumannya sudah jelas.

"Hukumannya? Jelas. Sanksi disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah menunggu. Kalo pelanggarannya masuk kategori korupsi, ya mau gak mau, harus berhadapan dengan hukum sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001. Jadi kami tidak main-main," ujarnya.

Dengan beredarnya isu pungli ini, Fikri mengatakan pihaknya akan lebih gencar melakukam sosialisasi mengenai layanan gratis di Kantor Urusan Agam (KUA), madrasah, lembaga diniyah, pesantren dan kantor kemenag sendiri.

"Kami juga akan perkuat sistem pelaporan, baik lewat UPG, KPK, atau Ombudsman. Kalo masyarakat menemukan pungli, laporkan! Kami akan tindak!,"tegasnya.

"Intinya, kami ingin membangun budaya kerja yangg bersih dan melayani. Jangan sampai ada celah bagi pungli atau gratifikasi. Saya selalu tekankan ke pegawai, kalo kita ingin berkah dalam bekerja, jangan tergoda dengan hal-hal yg melanggar aturan. Kami ingin Kemenag Kota Banjar tetap dipercaya oleh masyarakat,"pungkasnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya Beredar informasi oknum pegawai Kemenang Kota Banjar diduga melakukan pungutan liar (pungli) ke Lembaga Diniyah di wilayahnya untuk mengurus izin oprasional.

Kabar tersebut mencuat dari sejumlah lembaga pendidikan Diniyah yang mengeluh dimintai dana sebesar Rp300 ribu untuk pengurusan izin operasional, padahal dalam aturannya, pengurusan izin operasional itu seharusnya gratis.

Dalam informasi yang beredar, pungutan tersebut dilakukan oleh Forum komunikasi Diniyah  Takmaliyah (FKDT) atas intruksi dari oknum pegawai yang dimaksud untuk menghimpun dana yang dibebankan kepada lembaga diniyah atas surat izin operasional mereka yang telah terbit.

Editor : Asep Juhariyono