CIAMIS, iNewsTasikmalaya - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Kebijakan tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan, termasuk di pemerintahan daerah, salah satunya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Ciamis, Erik Kridasetia, dalam menyikapi kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mau tidak mau harus menggeser sejumlah program yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Kondisi ini memang tidak mudah bagi pemerintah daerah, termasuk Pemkab Ciamis untuk mejalaninya di masa transisi kepemimpinan seperti sekarang, terlebih dengan penerapan berbagai macam dan keanekaragaman kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Namun, dalam menyikapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis harus teliti menyesuaikan berbagai program untuk menyiasati pemangkasan anggaran, terutama dalam merealisasikan visi misi pembangunan ke arah lebih baik.
"Pemkab harus lebih teliti dan cakap dalam mengelola anggaran pascaefisiensi ini, terutama dalam merealisasikan visi misi pembangunan ke arah lebih baik,"katanya, Senin (10/3/2025).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ciamis, Erik Kridasetia. Foto: istimewa
Pergeseran anggaran ini dikatakan politisi dari Partai Demokrat menjadi kewenangan penuh Pemkab saat penjabarannya, tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
Kendati pihaknya juga meminta agar Pemkab Ciamis bijak mengelola anggaran efisiensi ini dan bisa memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Saya berharap Pemkab Ciamis ini bisa mengelola anggaran efisiensi secara bijak dan bisa memastikan alokasinya itu bisa bermanfaat bagi warga," ujarnya.
"Selain itu, efisiensi ini juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan beban pinjaman pemerintah daerah ke perbankan maupun pihak serta memastikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan,"tambahnya.
Ciamis telah meraih penghargaan tingkat nasional dalam kategori infrastruktur pembangunan jalan, Erik menekankan pentingnya mempertahankan kualitas infrastruktur tersebut.
Mengingat dampak dari penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK 29 menghilangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Daerah. Dengan demikian tentunya Pemerintah Ciamis mesti menaruh perhatian terhadap anggaran Infrastruktur secara proporsional.
"Saya meminta agar Pemkab Ciamis dalam masa penjabaran angagran tetap menyediakan ruang anggaran untuk setidaknya melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jalan yang telah terverifikasi secara nasional memiliki kualitas baik,"katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Asep Dedi, yang didampingi Sekretaris BPKD, Mar Diyana Ys, mengungkapkan, bahwa Pemerintah kabupaten Ciamis saat ini mengalami defisit anggaran sebesar Rp83,5 Miliyar.
Mengenai efisiensi saat ini Pemerintah Kabupaten Ciamis tengah merumuskan kembali rencana pergeseran program untuk penyesuaian APBD tahun 2025 dan harus diserahkan paling lambat pada 31 Maret 2025.
Ia menyebutkan hasil efisiensi dan rasionalisasi anggaran ini nantinya akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan sektor lainnya.
"Dari kebijakan efisiensi ini, memang ada banyak pergeseran anggaran yang harus disesuaikan. Namun, Insyaallah hal ini tidak akan mempengaruhi pelayanan publik yang sudah berjalan serta pembangunan Ciamis ke depannya termasuk dengan beban pinjaman Pemkab Ciamis,"pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
