TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) sektoral BPBD Kota Tasikmalaya RKPD 2026, digelar di RM Sambel Hejo, Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum, pada Selasa (25/2/2025) pagi.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya, H Ucu Anwar mengatakan, bahwa ada sembilan isu strategis yang menjadi perhatian BPBD untuk tahun 2026, salah satunya bagaimana BPBD ini, bisa lebih diberdayakan dalam proses pelayanan masyarakat.
"Sebab BPBD ini adalah pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar sudah jelas semua insfrastruktur-infrastruktur harus disiapkan, salah satunya kelembagaan," kata Ucu.
Yang mana, dijelaskan Ucu, BPBD ini sejatinya ada tiga kelembagaan yang kuat di antaranya, pencegahan dan mitigasi, penanganan kedaruratan, serta rehabilitas dan rekontruksi.
Sementara, lanjut Ucu, BPBD hanya ada dua bidang yaitu, bidang penanggulangan bencana dan bidang pemadam kebakaran (damkar).
"Malah saya mengusulkan damkar ini bukan bidang, tspi harus menjadi kantor atau menjadi dinas damkar. Dan itu pelayanan dasar kepada masyarakat langsung bukan hanya pelanan kebakaran dan non kebakaran BPBD pun demikian. Jadi masyarakat sekarang sudah kadung mengenal BPBD itu yang paling dulu di tengah-tengah kebencanaan," tegasnya.
Jika tidak disiasati dengan upaya-upaya inovatif, menurut Ucu, mustahil BPBD bisa melayani. Terlebih, berbagai kekurangan yang ada di BPBD terkait kekuarangan infrastruktur.
Ucu mencontohkan, jika terjadinya sebuah bencana tanah longsor yang tidak bisa semua evakuasi material itu dengan manual, jelas menggunakan atrat, paling tidak punya loader.
"Sejatinya BPBD dilengkapi dengan itu. Karena ruang-ruang koordinasi sekarang sudah mulai seret, contoh loader hanya ada di PUTR dan Cipta Karya, saat kita mau menggunakan sangat susah sekali berkoordinasi," ujarnya.
Selain itu, disebutkan Ucu, hal yang paling dibutuhkan BPBD saat ini ialah adanya mobil crane untuk pemangkasan pohon-pohon yang menjulang tinggi serta mobil damkar yang layak untuk dipakai.
"Berbagai permasalagan sejatinya diserap, didengar, diketahui oleh pimpinan. Jadi saya mendorong semua pihak, eksekutif maupun legislatif peduli dong pada layanan dasar tentang kebencanaan ini. Bukan kami mengeluh, atau curhat, kami survive untuk membantu. Tapi tolong lirik sedikit lah," harapnya.
Ucu menambahkan, bahwa BPBD sendiri tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang mana, dalam setahun anggarannya sendiri hanya 3 miliyar.
"Itu kecil untuk penanganan kedaruratan. Sementara kebutuhan lebih dari itu. Yang kedua untuk damkar, 1,4 m setahun untuk operasional termasuk pemeliharaan, dan honor relawan," tandasnya.
Sementara itu, Musrenbang sektoral BPBD Kota Tasikmalaya RKPD dibuka langsung oleh Asda 2 Tedi Setiada dan dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Undang Syafrudin.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
